OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ini Respons Airlangga

 

 

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons koreksi atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dilakukan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dalam laporan terbarunya, OECD memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% pada 2025 dan 4,8% pada 2026.

 

“Memang, pertumbuhan ekonomi dunia sekarang hampir seluruhnya terpangkas,” kata Airlangga, saat membahas Kesiapan Indonesia Menuju Keanggotaan OECD yang digelar daring, Rabu (4/6/2025).

 

Airlangga menjelaskan perang tarif yang memanas antara Amerika Serikat (AS) dengan China telah memangkas perdagangan global. Ini diprediksi akan memangkas pertumbuhan ekonomi di tiap negara dari 0,5% hingga 0,7%.

 

“Bagi Indonesia, tentu kita melihat ke depan bagaimana kita bisa menjaga daya beli masyarakat sehingga kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi,” jelas dia.

 

Baca Juga

OECD Pangkas Proyeksi Ekonomi AS, Inflasi Bisa Melaju hingga 4%

 

Upaya menjaga pertumbuhan ekonomi itu salah satunya dilakukan dengan peluncuran lima paket stimulus ekonomi. Airlangga berharap paket stimulus tersebut bisa menjaga industri padat karya yang juga terdampak ekspor ke AS.

 

“Kami juga monitor  beberapa negara di OECD, sebagian besar juga membuat paket-paket (ekonomi) agar bisa menjaga daya beli masyarakat dalam situasi seperti sekarang,” jelas dia.

 

OECD membuat koreksi ke bawah terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,3% pada 2024 menjadi 2,9% pada 2025. Pertumbuhan sebesar 2,9% itu bertahan pada 2026.

 

AS, Kanada, Meksiko, dan China disebut akan menjadi negara yang mengalami penyesuaian penurunan paling besar.

 

Sementara itu, proyeksi yang ditujukan ke Indonesia menyoroti melemahnya sentimen dunia usaha dan konsumen akibat ketidakpastian kebijakan fiskal. Tingginya biaya pinjaman juga akan menekan konsumsi swasta dan investasi pada paruh pertama 2025.

 

Dalam laporannya, OECD melihat kebijakan fiskal Indonesia sebagai kondisi netral dan umum pada 2025. Peningkatan pengeluaran yang menjadi fokus yaitu program makan bergizi gratis (MBG) dan investasi ke Danantara.

 

OECD berharap pemerintah Indonesia mengurangi hambatan regulasi sehingga investasi asing dapat masuk. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan efisiensi pengeluaran publik melalui peningkatan bantuan sosial bagi rumah tangga rentan dalam jangka menengah utama.