Transparan dan Akuntabel, Kemenkomdigi Kantongi Opini WTP 2024

JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2024. Capaian ini diumumkan langsung oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, dalam Sidang Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025, Selasa (27/5/2025).

Opini WTP merupakan penilaian tertinggi dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah. Dalam penyampaiannya, BPK menilai bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024 secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, diungkapkan secara memadai, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Opini WTP ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran Kemkomdigi yang terus berkomitmen untuk menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan negara. Kami menjadikannya sebagai motivasi untuk terus memperbaiki kinerja, khususnya dalam pelayanan publik yang berbasis digital,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam keterangan resminya di kantor Kemenkomdigi, Jakarta.

Baca Juga

Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo Diangkat Jadi Komut Telkom (TLKM)

Sekadar informasi, Kemenkomdigi menjadi satu dari 84 kementerian dan lembaga yang berhasil meraih opini WTP dari total 86 entitas yang diaudit oleh BPK. Dua sisanya tercatat mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

Catatan ini mempertegas posisi Kemenkomdigi sebagai institusi yang konsisten menjaga akuntabilitas dalam belanja dan pelaporan keuangan publik.BPK juga menekankan pentingnya efektivitas belanja negara di tengah tekanan fiskal nasional. 

Dalam konteks ini, Kemenkomdigi dinilai berhasil menjaga sistem pengendalian intern serta menyampaikan laporan secara transparan dan tepat waktu, tanpa mengabaikan kualitas program-program strategis nasional.

Sejalan dengan capaian ini, Kemenkomdigi terus mendukung agenda transformasi digital nasional, termasuk di dalamnya pelindungan data pribadi, pemerataan akses internet, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Kinerja keuangan yang akuntabel disebut menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan program-program prioritas tersebut.

Di sisi lain, opini WTP juga memperkuat kredibilitas Kemenkomdigi di mata publik dan pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan mitra pembangunan digital. Dengan tata kelola yang bersih dan transparan, Kemenkomdigi diharapkan semakin mampu memperluas kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital Indonesia.