PNBP dari Dividen BUMN Anjlok, DPR Desak Pemerintah Kreatif Cari 'Penawar'
JAKARTA, investortrust.id - Pelaksana tugas harian Direktur Jenderal Anggaran Suahasil Nazara mengatakan bakal mengantisipasi perpindahan setoran dividen dari BUMN ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Akibat perpindahan ini, setoran dividen BUMN ke pemerintah berkurang sehingga mengakibatkan menurunnya catatan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)).
“Tentang Danantara, ini memang kita antisipasi. Dan saya yakin sambil berjalannya waktu ketika kami menyampaikan APBN, realisasi APBN secara lebih komplit, kondisi ekonomi terkini, mungkin yang paling dekat KEM-PPKF (Kerangka Ekonomi Makro Pokok Pokok Kebijakan Fiskal) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yang akan disampaikan 20 Mei 2025 kami akan elaborasi ini,” kata Suahasil, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI, di Gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Suahasil menyatakan berpindahnya kewenangan menyetor dividen BUMN ke Danantara sudah diantisipasi sejak terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Dia menyatakan sejak aturan itu terbit, setoran dividen BUMN ke pemerintah berhenti di angka Rp 10,9 triliun.
“Meskipun ada sejumlah KND yang ada di bawah langsung Kementerian Keuangan. Ini tentu akan kami pantau secara detail berapa, itu tapi fungsinya sebagai arms length atau special mission vehicle (SMV) bukan sebagai badan usaha,” ujar dia.
Pada tahun ini, setoran dividen BUMN ditargetkan mencapai Rp 90 triliun pada APBN 2025. Dengan masuknya dividen interim Bank BRI pada Januari 2025, sudah masuk Rp 10,9 triliun atau 12,1% dari target APBN.
Baca Juga
Dividen BUMN "Hilang" dari APBN, Ini Strategi Pemerintah Ganti PNBP yang Terkontraksi
Melihat berkurangnya pendapatan negara, anggota Komisi XI meminta pemerintah berpikir kreatif atau out of the box untuk menggenjot PNPB.
Anggota Komisi XI DPR RI Galih Kartasasmita mencontohkan bagaimana Uni Emirat Arab (UEA) beralih dari ketergantungan sumber daya alam (SDA) ke bidang jasa. Salah satunya, membuat lokasi perjudian atau kasino.
"Mungkin (pemikiran out of the box) bisa ditekankan ke K/L lainnya. Kita ini SDA terus pemasukannya, mau dari pajaknya ataupun non-pajak (PNBP)," ujar Galih.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wijanto menekankan pentingnya peningkatan di sektor pariwisata Indonesia. Sebab, selama ini sektor pariwisata Tanah Air kalah saing dari beberapa negara tetangga, seperti Thailand dan Vietnam.
"Ini yang harus dipikirkan mengenai masalah pariwisata ke depannya. Memang kalau bicara anggaran pariwisata, saat ini ya tidak besar juga. Untuk itu, kita dorong bahwa anggaran untuk peningkatan pariwisata itu bukan hanya di (Kementerian) Pariwisata saja, tetapi di infrastrukturnya yang kita dorong," jelas Wihadi.
Untuk mendorong sektor pariwisata, Wihadi mengatakan perlunya peningkatan infrastruktur ke daerah pariwisata itu. “Kita bisa melibatkan swasta juga kalau sudah sampai pada masalah hotel dan fasilitas lainnya. Ini sumber PNBP," tuturnya.
Selain itu, anggota parlemen dari Fraksi Gerindra itu juga menyoroti potensi PNBP dari hak pengawasan lalu lintas udara. Dia berharap Kemenkeu mengkaji potensi penerimaan tersebut karena potensi nilainya yang besar.
