Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2025 4,87%, Alarm Serius Perlambatan Konsumsi dan Investasi
JAKARTA, investortrust.id - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi 4,87% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I-2025. Angka ini turun 0,98% secara kuartalan dibandingkan kuartal IV-2024
Konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama tumbuh 4,89% secara tahunan, investasi tumbuh 2,12% secara tahunan, dan ekspor tumbuh 6,78% secara tahunan. Penurunan terjadi terhadap konsumsi pemerintahan -1,38% secara tahunan.
Baca Juga
Erick Thohir: Pertumbuhan Ekonomi RI 4,87% Kuartal I-2025 Tergolong Baik di Tengah Tekanan Global
Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri menilai, pencapaian kuartal I-2025 terendah sejak kuartal III-2021. “Ini alarm serius. Mesin utama pertumbuhan, yakni konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah, mengalami perlambatan bersamaan. Kalau tidak ada koreksi arah, target 5,2% hingga akhir 2025 akan sulit tercapai,” kata Hanif dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).
Ia menyoroti konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,89%. Menurutnya, angka tersebut terendah dalam lima kuartal terakhir, meskipun ada momentum Ramadan dan Idulfitri. Hal tersebut menunjukkan tekanan daya beli yang belum pulih, khususnya di kelompok menengah bawah.
Wakil Ketua Umum DPP PKB itu juga menyoroti investasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang hanya tumbuh 2,12%. Capaian itu mencerminkan ketidakpastian dunia usaha. Belanja pemerintah justru terkontraksi, padahal seharusnya menjadi penopang utama di tengah pelemahan sektor swasta.
Baca Juga
Pertumbuhan Ekonomi Melambat jadi 4,87% di Kuartal I, IHSG justru Melaju makin Kencang, Ada Apa?
“Negara seharusnya hadir saat pasar melemah, bukan justru tertahan oleh proses birokrasi dan perencanaan yang tidak sigap. Ini soal ketepatan dan kecepatan eksekusi belanja,” ucapnya.
Menteri Ketenagakerjaan RI 2014-2019 itu memandang bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya dikejar dari angka, melainkan harus berkualitas dan menyentuh langsung kehidupan rakyat. Ia mendorong pemerintah memperkuat belanja produktif, mempercepat insentif sektor riil, dan mengarahkan kebijakan pada penguatan konsumsi domestik dan penciptaan lapangan kerja.
Ia menegaskan Komisi XI DPR akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah agar kebijakan fiskal dan moneter bersinergi secara adaptif dan inklusif. “Pertumbuhan yang tidak berpijak pada pemerataan dan ketahanan struktural hanya akan memperbesar risiko ke depan,” ujar Hanif.
Berdasarkan data BPS, proporsi pekerja formal dan informal per Februari 2025 yaitu, masing-masing, 59,4% dan 40,6% dari total penduduk bekerja yang sebesar 145,77 juta orang.
Lima sektor lapangan usaha yang mendominasi pekerjaan ini, antara lain pertanian dengan distribusi 28,54%, perdagangan dengan distribusi 19,26%, industri pengolahan dengan distribusi 13,45%, akomodasi dan makan minum dengan distribusi 7,87%, dan konstruksi dengan distribusi 5,97%.
Dari sini, jumlah pengangguran per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Angka ini bertambah 83.450 orang. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 4,76%.
Jika dilihat pendidikan yang Ber Hasil ditamatkan lulusan SMA/SMK dan diploma IV, Strata-1 (sarjana S1), S2, dan S3 mendominasi. Pengangguran yang berasal dari lulusan SMA sebesar 6,35%, SMK 8%, dan diploma hingga S3 yaitu 6,23%. (C-14)