Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2025 Melambat, Apindo Soroti PHK dan Lemahnya Konsumsi
JAKARTA, investortrust.id - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi 4,87% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I-2025. Angka ini turun 0,98% secara kuartalan dibandingkan kuartal IV-2024
Konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama tumbuh 4,89% secara tahunan, investasi tumbuh 2,12% secara tahunan, dan ekspor tumbuh 6,78% secara tahunan. Penurunan terjadi terhadap konsumsi pemerintahan -1,38% secara tahunan.
Baca Juga
Erick Thohir: Pertumbuhan Ekonomi RI 4,87% Kuartal I-2025 Tergolong Baik di Tengah Tekanan Global
Kepala Ekonom Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menjelaskan, pemerintah dinilai akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi 5% hingga akhir tahun 2025 dengan kondisi seperti ini. Pertumbuhan ekonomi ini mengalami tekanan karena masing-masing faktor pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi.
Alasannya, pertama, daya beli masyarakat mengalami penurunan. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi sejak awal tahun menjadi indikator yang perlu diwaspadai agar tidak berkelanjutan. “Apindo mencatat lebih dari 40.000 tenaga kerja mengalami PHK sejak awal tahun,” kata Ajib di Jakarta, Senin (5/5/2205).
Selain kondisi pekerja, belanja pemerintah yang mengalami tekanan menjadi faktor lain yang perlu dicermati. Penerimaan pajak jauh dari target, hanya mencapai 14,7% sampai Maret 2025 dari target ideal 20%. “Bahkan pola Danantara yang menjadi pengelola dividen BUMN, menjadi penggerus sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP)” ucap dia.
Ketiga, sisi investasi yang cenderung masih wait and see karena kondisi ekonomi domestik dan global masih fluktuatif. Keempat, sektor ekspor impor sangat terpengaruh kebijakan tarif Trump.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif, Pemerintah Indonesia harus mendorong low cost economy. Kebijakan-kebijakan yang didorong bisa menduplikasi Pemerintah China dalam mendorong ekonomi domestik dan industri manufaktur yang mempunyai daya saing tinggi.
Sementara ada empat hal yang bisa didorong pemerintah. Pertama, penyediaan energi yang murah. Kedua, mendorong infrastruktur dan logistik yang efisien. Ketiga, clustering ekonomi dan ekosistem bisnis. Keempat, mendorong produktivitas tenaga kerja. “Keempat program tersebut di luar program jangka pendek dan konvensional optimalisasi government spending (belanja pemerintah)” kata dia.
Untuk mendorong program-program tersebut, Apindo mengusulkan pembentukan Indonesia Incorporated, yang menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah dan dunia usaha untuk memastikan keberlanjutan dan profitabilitas perusahaan.
Baca Juga
Pertumbuhan Ekonomi Melambat jadi 4,87% di Kuartal I, IHSG justru Melaju makin Kencang, Ada Apa?
Berdasarkan data BPS, proporsi pekerja formal dan informal per Februari 2025 yaitu, masing-masing, 59,4% dan 40,6% dari total penduduk bekerja yang sebesar 145,77 juta orang.
Lima sektor lapangan usaha yang mendominasi pekerjaan ini, antara lain pertanian dengan distribusi 28,54%, perdagangan dengan distribusi 19,26%, industri pengolahan dengan distribusi 13,45%, akomodasi dan makan minum dengan distribusi 7,87%, dan konstruksi dengan distribusi 5,97%.
Dari sini, jumlah pengangguran per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Angka ini bertambah 83.450 orang. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 4,76%.
Jika dilihat pendidikan yang berhasil ditamatkan lulusan SMA/SMK dan diploma IV, Strata-1 (sarjana S1), S2, dan S3 mendominasi. Pengangguran yang berasal dari lulusan SMA sebesar 6,35%, SMK 8%, dan diploma hingga S3 yaitu 6,23%.