Dapat Aduan Investor, Rosan Koordinasi dengan Kapolri Tindak Premanisme
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan tindakan premanisme oleh oknum anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap mengganggu investasi dan keberlangsungan usaha.
Merespons laporan tersebut, Rosan mengakui telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran pemerintah daerah. Pemerintah bakal memastikan agar kejadian tersebut tidak terjadi di kemudian hari.
Baca Juga
MPR Minta Pemerintah Berantas Premanisme Ormas yang Ganggu Iklim Investasi
"Ini (tindakan premanisme) memberikan dampak negatif terhadap investasi yang masuk," kata Rosan ditemui seusai konferensi pers realisasi investasi triwulan I 2025 di kantor BKPM, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Selain itu, ia memastikan pihak kepolisian bakal melakukan tindak lanjut terkait dugaan premanisme oleh ormas dengan menggerakkan jajaran dari tingkatan polda, polres, hingga polsek. "Jadi kami pun benar-benar memantau langsung. Kami sudah berkoordinasi untuk memastikan hal-hal ini tidak boleh terjadi lagi," sambungnya.
Apakah ada aduan langsung dari investor, Rosan mengonfirmasi adanya hal tersebut. Namun, ia tidak memerinci investor yang memberikan aduan tindakan premanisme ormas itu. "Ya, ada," jawabnya singkat.
Di kesempatan terpisah, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menekankan pentingnya keamanan dan kepastian hukum bagi investasi di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Eddy setelah kunjungannya ke pabrik produsen mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat.
"Bagi investasi, masalah keamanan, masalah penegakan hukum itu merupakan hal yang paling utama. Jadi itu adalah dua prasyarat yang paling tinggi tingkatannya bagi investasi untuk bisa masuk," kata Eddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Eddy menuturkan, banyak investor bersedia menanamkan modal di daerah-daerah yang infrastrukturnya belum sepenuhnya tersedia dengan syarat keamanan dan kepastian hukum tetap terjamin. Bagi investor, keamanan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Baca Juga
"Belum ada listriknya, belum ada perumahannya, belum ada jalannya, belum ada airnya enggak apa-apa mereka investasi, asal keamanannya terjamin dan kedua juga kepastian hukumnya itu juga kuat," ujarnya.
Eddy juga menyoroti adanya aksi-aksi premanisme yang berkedok ormas yang mengganggu perusahaan. Menurutnya, gangguan terhadap investasi sama dengan menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional.
"Oleh karena itu kita harus segera melakukan tindakan terhadap aksi-aksi peremanisme yang sering berkedok ormas agar Indonesia bisa mengirimkan sinyal kuat kepada dunia usaha bahwa Indonesia itu tidak akan menolerir dalam tanda petik aksi-aksi koboi, peremanisme yang sering berkedok ormas tersebut," ungkapnya.