Menteri HAM Terima Aduan Mahasiswa Terkait Konflik Senjata di Intan Jaya Papua
JAKARTA, Investortrust.id -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menemui perwakilan mahasiswa dari Intan Jaya, Papua Tengah di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (3/6/2025). Pigai mengatakan para mahasiswa menyampaikan terkait situasi pascakontak senjata antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua (TPNB-OPM) Merdeka beberapa waktu lalu.
"Mereka meminta kami melakukan pemantauan dan penyelidikan di lapangan atas peristiwa tersebut, ada ibu, ada anak warga sipil yang menjadi korban dari konflik di Intan Jaya dan Puncak," kata Pigai, Selasa (3/6/2025).
Merespons permintaan tersebut, Pigai mengatakan bahwa Kementerian HAM sebagai lembaga eksekutif tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan. Menurutnya hal tersebut merupakan kewenangan Komnas HAM.
"Kementerian HAM adalah lembaga eksekutif yang mungkin tidak mungkin bisa masuk ke wilayah yudisial. Oleh karena itu kami menyampaikan kepada perwakilan mahasiswa agar melaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk lakukan pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa-peristiwa terutama korban di pihak sipil," ujarnya.
Selain itu, Kementerian HAM juga menaruh perhatian terhadap para pengungsi yang diakibatkan peristiwa tersebut. Pigai mengklaim bahwa pihaknya telah memantau langsung kondisi pengungsi di Nduga, Papua Pegunungan dan Maybrat, Papua Barat.
"Soal penanganan pengungsi menjadi salah satu atensi kami. Dan kami melakukan koordinasi dengan lembaga kementrian untuk melakukan pemulihan-pemulihan pengungsi pasca korban," ucapnya.
Pigai juga menyoroti adanya korban anak dan perempuan dalam peristiwa yang terjadi di Intan Jaya. Ia memastikan negara menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak.
"Sentuhan dari pemerintah menjadi perhatian yang penting. Di dalam peristiwa-peristiwa atau wilayah konflik khususnya perempuan dan anak selalu menjadi korban. Karena itulah kami konsen dan kami sudah sampai di Dewan HAM PBB, kami sudah baru pulang dari sana dan itu juga inline dengan korban anak atau ibu di wilayah konflik termasuk di Intan Jaya," ujarnya. (Febrianto Adi Saputro)