Indonesia Gaungkan Isu Ini di OOC dan APEC
JAKARTA, investortrust.id – Indonesia menggaungkan sejumlah isu pengelolaan laut secara berkelanjutan pada forum internasional Our Ocean Conference (OOC) dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Busan, Korea Selatan.
Menurut Dirjen Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kartika Listriana, pada forum OOC ke-10 yang berlangsung pada 28 - 30 April 2025, KKP menyampaikan komitmen Indonesia dalam mengelola laut secara berkelanjutan melalui lima program prioritas Ekonomi Biru KKP.
“Komitmen mengenai penataan ruang laut melalui regulasi rencana zonasi (RZ) inilah yang ditekankan delegasi Indonesia pada forum OOC,” kata Kartika dalam konferensi pers Kantor KKP, Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Regulasi itu, menurut Kartika, meliputi Rencana Zonasi Antar-Daerah, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
“Penataan ruang laut adalah dasar dari seluruh pemanfaatan ruang yang ada di wilayah pesisir dan laut agar tercipta keselarasan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian ekosistem pesisir dan laut,” ujar dia.
Baca Juga
Tahun Ini KKP Tambah 200.000 Hektare Kawasan Konservasi Laut
Kartika menjelaskan, penataan ruang laut yang berkelanjutan merupakan kunci mewujudkan ketahanan laut, melestarikan lingkungan laut, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Integrasi tata ruang laut sangat penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan laut dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi semua pihak, termasuk masyarakat pesisir dan generasi mendatang,” tegas dia.
Selain komitmen mengenai regulasi rencana zonasi, kata dia, Indonesia menyampaikan lima komitmen lain, di antaranya memperkuat pengelolaan karbon biru melalui skema menghitung cepat nilai karbon biru padang lamun di 20 kawasan konservasi laut.
“Komitmen lainnya yaitu menginisiasi blue carbon network and database, memperkuat kolaborasi dan kerja sama di forum internasional, memformulasikan kebijakan pengelolaan karbon biru, hingga pedoman penghitungan nilainya,” tutur dia.
Kartika Listriana menambahkan, program lain yang masih dikerjakan KKP tahun ini adalah menetapkan 200 ribu ha kawasan konservasi laut baru. KKP juga akan menaikkan skor efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut sebesar rata-rata 5% dari skor tahun 2024.
Selain itu, menurut dia, KKP telah melaksanakan proyek percontohan (pilot project) pembangunan Kampung Budi Daya Rumput Laut di Wakatobi yang akan disusul di Maluku dan Rote Ndao sebagai implementasi perikanan berkelanjutan.
“KKP pun akan membangun ocean monitoring system dan 15 kawasan konservasi perairan (marine protected area) hingga tahun 2027,” ucap dia.
Tekankan Kolaborasi Regional
Kartika mengungkapkan, di Busan, delegasi Indonesia juga mengikuti forum Asia-Pacific Economic Cooperation ke-5 yang berlangsung dua hari pada 30 April - 1 Mei. Pada sesi Ministerial Meeting, delegasi Indonesia menekankan pentingnya penguatan kolaborasi dan kerja sama regional untuk mewujudkan tata kelola kelautan perikanan berkelanjutan.
Menurut Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, di Indonesia, tata kelola kelautan dan perikanan berkelanjutan berlandaskan prinsip ekonomi biru. Melalui pendekatan ini, Indonesia telah merancang perluasan kawasan konservasi laut, menerapkan kebijakan pengkapan ikan berbasis kuota, dan mendorong penguatan budidaya berkelanjutan.
Baca Juga
Respons Tarif Trump, KKP dan Kadin Genjot Daya Saing Produk Perikanan dan Cari Pasar Baru
Kecuali itu, kata dia, pemerintah mengawasi pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengentaskan persoalan sampah di laut dengan melibatkan para nelayan. Juga dilakukan penguatan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan.
Hendra menjelaskan, implementasi program tersebut membutuhkan kerja sama dan kolaborasi lintas sektor. Karena itu, ia mendorong kolaborasi dan kerja sama regional yang kuat, inklusif, dan responsif.
“Perlu kerja sama yang kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah utama, seperti dampak perubahan iklim, polusi laut dan IUU Fishing, penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas, dan penerapan penataan ruang laut berkelanjutan,” tandas dia.