Menteri UMKM Sebut Sektor UMKM Masih Normal di Tengah Perlambatan Ekonomi

 

 

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebut saat ini sektor UMKM masih on track di tengah adanya pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat serta ketidakstabilan global. Diketahui pertumbuhan ekonomi nasional terkontraksi pada 4,87% secara year-on-year.

 

Ketika ditanyai apakah ada sektor UMKM yang paling terdampak imbas melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional sampai sejauh ini, Maman enggan menjelaskan secara rinci. Ia menyebut sektor UMKM di Indonesia secara umum masih berkembang dalam situasi yang wajar.

 

"Sampai sejauh ini sih kita masih melihat masih dalam batas normal," katanya ditemui di SME Tower, Jakarta, beberapa waktu (6/5/2025) lalu.

 

Sementara itu jelang memasuki semester kedua tahun ini, Maman mengatakan pihaknya masih akan mengkaji kebijakan-kebijakan berupa stimulus bagi sektor UMKM. Ia mengatakan saat ini stimulus yang tengah berjalan bagi sektor UMKM adalah pemberlakuan insentif tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% hingga penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). 

 

Baca Juga

Dengan Gabung OECD, UMKM Indonesia Naik Kelas dan Pendidikan Makin Keren

 

"Masih (berjalan) kan, kalau terkait insentif pajak berlaku terus sampai untuk 7 tahun. Pembiayaan KUR juga berjalan," sambungnya.

 

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran. Izin itu diberikan Tito Karnavian setelah berbicara dengan Presiden Prabowo Subianto.

 

Demikian disampaikan Tito saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Rabu (4/6/2025).

 

"Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung (dengan Prabowo)," ujar Tito dikutip dari Antara. 

 

Ia menyampaikan peluang paling besar untuk menggelar kegiatan dan rapat di hotel atau restoran hanya ada di daerah. Hal ini karena pemerintah pusat hanya memotong anggaran sebesar Rp 50 triliun untuk 552 daerah di Indonesia.

 

Adapun pemerintah secara resmi juga menggulirkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun untuk menjaga laju pertumbuhan dan memperkuat stabilitas perekonomian nasional. Paket kebijakan yang terdiri dari lima stimulus ini untuk merespons meningkatnya risiko pelemahan ekonomi nasional akibat tekanan global. 

 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keterangannya menjelaskan Prabowo memutuskan lima kelompok kebijakan dalam paket stimulus, dengan sasaran utama sektor transportasi, bantuan sosial, subsidi upah, dan insentif tol.

 

"Hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat," ujar Menkeu dalam keterangannya seusai ratas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/6/2025).