Bukan Visi Misi Menteri, tetapi Presiden! Ini Peta Jalan 3 Juta Rumah ala Ara
JAKARTA, Investortrust.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan peta jalan (roadmap) dibutuhkan untuk mencapai program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah. Pembuatan peta jalan bukan visi misi menteri, tetapi Presiden Prabowo Subianto.
"Adanya peta jalan perumahan akan membantu mencapai target kami mencapai 3 juta rumah," ujar Ara di Jakarta, Selasa (20/5/2025) dilansir Antara.
Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai Kementerian PKP dalam penyusunan peta jalan sektor perumahan ini. Pertama, memberikan arah strategi dan tahapan pelaksanaan yang terukur untuk mencapai target program 3 juta rumah secara efektif dan tepat sasaran.
Baca Juga
3 Juta Rumah Bukan Sekadar Angka, DPR Tuntut Kinerja Nyata Kementerian PKP
Kedua, mewujudkan keterpaduan kebijakan dan program lintas sektor dalam penyediaan perumahan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ketiga, menjadi acuan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, program, dan anggaran guna mendukung percepatan pembangunan perumahan.
Menurut Ara, ada sejumlah tantangan yang dihadapi Kementerian PKP dalam menyukseskan program 3 Juta rumah. Beberapa kendala yang dihadapi adalah keterbatasan dana, ketersediaan lahan, kualitas bangunan, serta penyaluran bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran.
Baca Juga
Dari Konglomerat untuk Rakyat! Deretan Perusahaan Besar Ini Garap Program 3 Juta Rumah
"Tidak ada visi misi menteri, tetapi hanya ada visi misi Presiden Prabowo Subianto. Saya prajurit dan semua jurus akan kami lakukan untuk mencapai 3 juta rumah," katanya.
Ara juga menerangkan bahwa setiap data yang digunakan Kementerian PKP berasal dari data BPS. Dia juga meminta agar BPS bisa melakukan update data terbaru karena data yang saat ini masih menggunakan data lama.
"Saya juga minta BPS bisa meng-update data terbaru 2025 karena data saat ini adalah data 2023. Apalagi kementerian/lembaga dalam pemerintahan sepakat rapat kabinet menggunakan sumber data hanya satu dari BPS," katanya.