Apindo Nilai Satgas Anti Premanisme Sinyal Positif Bagi Pengusaha, Dibutuhkan Langkah Konkret Ini
JAKARTA, investortrust.id - Aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) semakin meresahkan dunia usaha, khususnya yang bergerak di sektor padat karya. Pemerintah hingga Presiden Prabowo Subianto telah memberikan atensinya mengenai permasalahan ini.
Sebagiamana yang telah diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo Subianto mengaku resah terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Aksi premanisme berbaju ormas itu menganggu iklim investasi di Indonesia.
"Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu mengatasnamakan organisasi-organisasi kemasyarakatan, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif. Jadi, Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah," kata Prasetyo baru-baru ini.
Dengan adanya perhatian yang sudah dikemukakan oleh Presiden Prabowo tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengapresiasi langkah pemerintah. Diharapkan ketegasan dari pemerintah dapat menindak tegas aksi premanisme dan memberikan hasil yang positif bagi pelaku usaha
"Beberapa langkah koordinatif di tingkat daerah, termasuk ada daerah yang membentuk Satgas Anti Premanisme, juga diharapkan dapat menunjukkan sinyal positif," ucap Shinta kepada investortrust.id, Senin (12/5/2025).
Selain itu, bos pengusaha ini meminta pemerintah konsisten dalam melakukan penindakan di lapangan. Ia juga berharap pemerintah dapat memperkua perannya untuk melindungi investasi dan menjamin kepastian hukum.
"Tanpa adanya perlakuan istimewa atau pembiaran terhadap ormas-ormas yang melakukan tindakan di luar koridor hukum. Penegakan hukum yang adil dan konsisten adalah fondasi utama untuk menjaga kepercayaan investor dan memperkuat daya saing nasional," bebernya.
Lebih lanjut, Shinta meyakini bahwa langkah-langkah yang akan diambil pemerintah pusat maupun daerah bisa dapat segera mengatasi permasalahan aksi-aksi premanisme, sehingga tidak mengganggu jalannya dunia usaha di Tanah Air.
"Kami percaya bahwa tantangan ini bisa diatasi jika ada sinergi nyata antara pemerintah pusat dan daerah, serta keberpihakan yang konsisten terhadap kepastian berusaha," terang Shinta.
Diketahui, isu mengenai aksi-aksi premanisme memang sudah menjadi momok yang paling diresahkan oleh pelaku usaha. Terbaru pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat mengalami gangguan dari oknum yang mengaku sebagai ormas.
Sebelumnya, permasalahan premanisme ini pun sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah, khususnya Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Ia menilai, hal tersebut akan mengganggu jalannya investasi ke Tanah Air, dan ia akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
"Itu menghambat investasi. Menghambat investasi. Kita koordinasi dengan pihak kepolisian," ungkap Menperin Agus beberapa waktu lalu.