Pemerintah Gelontorkan Bansos Beras Rp 4,9 Triliun untuk Juni-Juli 2025
JAKARTA, investortrust.id – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah akan menggelontorkan dana senilai Rp 4,9 triliun untuk bantuan sosial (bansos) bagi 18,3 juta penerima. Bansos berupa beras tersebut akan digelontorkan Juni dan Juli 2025.
Bapanas juga akan melibatkan aparat penegak hukum untuk mengawasi penyaluran bansos tersebut. "Untuk kebutuhan program 2 bulan ini, kan 18,3 juta penerima dikali 10 kilogram beras dikali 2 bulan. Kemudian ada biaya distribusi, sehingga totalnya sekitar Rp 4,9 triliun," ucap Arief dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/6/2025).
Baca Juga
Daftar Paket Stimulus yang Digulirkan Prabowo untuk Juni-Juli 2025, Nilainya Rp 24,4 Triliun
Arief menjelaskan, pengiriman beras akan lebih efisien dengan langsung diberikan 20 kilogram (kg) untuk tiap penerima dengan total 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Bantuan pangan dalam bentuk beras ini tentunya sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto dalam Ratas 2 Juni lalu. Kita targetkan penyaluran mulai akhir Juni ini sampai dengan Juli. Nanti Badan Pangan Nasional akan menugaskan Bulog untuk itu," terangnya.
Saat ini, NFA masih dalam proses administrasi pengganggaran terlebih dahulu bersama Kementerian Keuangan. Namun, secara paralel Bulog telah diminta untuk memulai persiapan kemasan beras per 10 kg, sehingga nanti dapat didistribusikan secara cepat.
"Untuk bantuan pangan beras itu 10 kilogram dengan alokasi 2 bulan, jadi 20 kilogram per keluarga penerima. Tapi kita upayakan agar bisa dikirimkan dalam one shoot atau dalam satu kali pengiriman sudah mencakup dua bulan. Jadi lebih efisien dari segi biaya," jelas Arief.
Baca Juga
45% Bansos Tidak Tepat Sasaran, 1,9 Juta KPM Dicoret dari Daftar Penerima Manfaat
Lebih lanjut, Arief menyebutkan bahwa pihaknya akan mulai menyalurkan bansos beras ini pada akhir Juni 2025 dengan preferensi daerah-daerah yang agak jauh seperti Indonesia timur dan beberapa daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan) yang akan didahulukan.
"Ini karena biasanya ada beberapa daerah yang perlu effort lebih, misalnya Puncak Jaya dan daerah perbatasan. Untuk beberapa tempat, kami sangat membutuhkan dukungan pengawalan TNI dan Polri. Jadi mudah-mudahan program bantuan pangan beras bisa lancar sampai ke masyarakat," paparnya.