Legislator PKB Tolak Wacana Legalisasi Judi Kasino, Bakal Rusak Moral Masyarakat

 

JAKARTA, investortrust.id - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasbiallah Ilyas menolak wacana legalisasi judi kasino di Indonesia. Menurutnya, legalisasi judi kasino menyalahi norma dan budaya masyarakat di Tanah Air. 

 

"Jelas saya tidak setuju dengan perjudian (kasino)," ucap Hasbiallah dalam diskusi publik bertajuk "Legalisasi Kasino di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial dan Peluang Ekonomi", Sabtu (7/6/2025).

 

Baca Juga

Kasino Dilegalkan? Guru Besar UI Bocorkan Strategi "Lokalisasi" untuk Raup Pajak Besar

 

Hasbiallah membandingkan Indonesia dengan Uni Emirat Arab (UEA) yang berencana membuka kasino pada 2027 dan Malaysia yang melegalkan kasino di Genting Highlands. 

 

Meski sama-sama berpenduduk mayoritas muslim, Hasbiallah menilai kondisi sumber daya manusia (SDM) Indonesia dengan UEA dan Malaysia sangat jauh berbeda, terutama dari segi pendidikan. 

 

 

"Ini karena pendidikan kita yang kurang. Sama-sama Islamnya, Malaysia Islam, Uni Emirat Arab Islam, tetapi pendidikannya berbeda," terangnya.

 

Untuk itu, Hasbiallah khawatir kasino akan semakin menimbulkan kerusakan sosial masyarakat Indonesia. 

 

"(Kalau kasino dilegalkan), orang Indonesia sendiri yang main, dia tambah rusak. Walaupun sekarang, oke Rp 1.000 triliun orang Indonesia yang main judol, misalnya. Dan rata-rata pengoperasian itu orang Indonesia semua," ungkap Hasbiallah.

 

 

Sementara itu, ekonom sekaligus pengamat bisnis, Benny Batara Hutabarat atau yang akrab disapa Bennix melihat dari sisi potensi ekonomi dari industri perjudian jika dikelola secara resmi dan diawasi dengan baik oleh negara.

 

Baca Juga

Ekonom Ungkap Peluang Cuan Jika Kasino Dilegalkan di RI, Bisa Lunasi Utang Negara

 

Dengan pendekatan resor dan integrasi pariwisata, Benny menilai pelegalan kasino memberikan pemasukan bagi negara sekitar Rp 200 triliun. Pelegalan kasino, disebutnya, akan menimbulkan multiplier effect, seperti sektor penerbangan, perhotelan, transportasi, hingga kuliner. 

 

“Kalau seandainya kita bisa masuk di Singapura saja ya Rp 200 triliun, masuk ke situ, itu udah bisa membayar lebih dari 60 kali lipat APBD lokal. Hanya dari satu konsep yang ada di Singapura. So, kalau kita combine kan di Genting, di Macau, di Hongkong, itu bisa memenuhi (kebutuhan) lebih dari 250 kabupaten/kota di Indonesia,” imbuh Benny.