Kebutuhan Anggaran Infrastruktur Capai Rp 1.905 Triliun di Era Prabowo
JAKARTA, investortrust.id — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, mengungkapkan tantangan pembiayaan infrastruktur nasional diperkirakan masih akan berlanjut pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025–2029 atau era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, proyeksi kebutuhan investasi infrastruktur selama pemerintahan Prabowo mencapai Rp 1.905 triliun dengan potensi kesenjangan pendanaan (funding gap) sebesar Rp 753 triliun akibat keterbatasan fiskal, baik dari APBN maupun APBD.
''Tantangan pembiayaan infrastruktur masih akan berlanjut proyeksi kebutuhan investasi infrastruktur pada periode RPJMN 2025-2029 mencapai Rp 1.905 triliun dengan keterbatasan fiskal pada hari ini, baik itu APBN maupun APBD, diperkirakan masih terdapat funding gap sebesar Rp 753 triliun,'' jelas Dody di Auditorium PU, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2025).
Baca Juga
Minat Swasta Garap KPBU Infrastruktur Rendah, Kementerian PU Cari Solusinya
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah menekankan pentingnya pengembangan skema pembiayaan inovatif selain kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Hal ini disampaikan Dody dalam forum Creative Infrastructure Financing Day (CreatIFF) yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor.
''Kami berharap forum ini menjadi wadah diskusi dan perumusan solusi inovatif dalam pembiayaan infrastruktur bersama seluruh stakeholders, termasuk pemerintah, badan usaha, lembaga keuangan, investor, dan akademisi,'' ujar Dody.
Kementerian PU berkomitmen mendorong berbagai alternatif skema pembiayaan kreatif, seperti blended financing, sekuritisasi aset, dan model-model lainnya yang berpotensi menutup funding gap.
Lebih lanjut, Dody menekankan pentingnya pembangunan ekosistem pembiayaan yang inklusif, kondusif, transparan, dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk menarik minat investasi dari sektor swasta, baik domestik maupun internasional, agar terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur nasional melalui kolaborasi pembiayaan.
''Saya akan terus mendorong seluruh jajaran Kementerian PU, khususnya direktur jenderal pembiayaan infrastruktur untuk terus mengkaji dan mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif, baik itu KPBU, blended financing, sekuritisasi aset, dan skema-skema lain yang potensial,'' pungkas dia.
Baca Juga
Dihadiri 3.000 Orang, Ini Agenda Besar Konferensi Infrastruktur Andalan Prabowo
Sepanjang periode RPJMN 2020-2024 pemerintah telah menandatangani 15 kontrak proyek KPBU senilai Rp 198,4 triliun. Proyek-proyek pada periode 2023-2024, di antaranya Jalan Trans Papua ruas Jayapura - Wamena segmen Mamberano - Elelim, Jalan Tol Akses Patimban, Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg, Jalan Tol Kediri - Tulungagung, hingga Jalan Tol Elevated Cikunir - Ulujami.
Turut hadir dalam forum CreatIFF Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Rachman Arief Dienaputra, WKU Kadin Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dhony Rahajoe, Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk (JSMR) Rivan Achmad Purwantono, Presiden Direktur PT Baja Titian Utama (BTU) Budi Hartono, dan Direktur Investasi BPI Danantara Hernando.