18,3 Juta Keluarga Dapat 20 Kg Beras Gratis dan Uang Rp 400.000 dari Pemerintah
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah menggulirkan paket stimulus ekonomi untuk periode Juni dan Juli 2025 senilai total Rp 24,4 triliun. Salah satu stimulus itu, yakni penebalan bantuan sosial.
Pemerintah menyalurkan tambahan dana kartu sembako sebesar Rp 200.000 dan bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan selama dua bulan. Program ini menyasar sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Program ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi nasional yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat daya tahan masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
“Saat ini untuk penebalan bantuan sosial akan diberikan tambahan dana Rp 200.000 per bulan, untuk dua bulan, kepada kelompok penerima manfaat untuk program kartu sembako sebesar 18,3 juta kelompok penerima manfaat,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/6/2025)
Baca Juga
Daftar Paket Stimulus yang Digulirkan Prabowo untuk Juni-Juli 2025, Nilainya Rp 24,4 Triliun
Dengan demikian, setiap keluarga penerima manfaat akan menerima 20 kg beras gratis dan uang total Rp 400.000 selama periode Juni dan Juli 2025. Penyaluran bantuan dengan nilai total Rp 11,93 triliun ini dilakukan sekali, yakni pada Juni 2025.
“Selain diberikan Rp200 ribu per bulan untuk dua bulan yang akan dibayarkan pada bulan Juni ini, mereka juga akan mendapatkan 10 kg bantuan beras gratis untuk dua bulan. Jadi akan dapat 20 kg beras,” kata Sri Mulyani.
Program ini menyasar kelompok masyarakat paling rentan dan miskin yang telah tercatat dalam sistem bantuan sosial. Pemerintah menyadari bahwa selain bantuan tunai, kebutuhan pokok seperti beras masih menjadi beban utama rumah tangga.
Di sisi lain, pemerintah memastikan kebijakan bantuan pangan ini tidak akan menjatuhkan harga beras di tingkat petani. Prinsip keseimbangan antara perlindungan konsumen dan kesejahteraan produsen tetap menjadi acuan.
“Pak Mentan akan menjaga penyaluran beras bisa membantu kelompok paling miskin dan rentan tanpa menyebabkan harga beras turun di tingkat petani,” jelas Sri Mulyani.
Baca Juga
Pemerintah Pastikan Penyaluran Bansos Sudah Gunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
Sri Mulyani mengatakan, kebijakan ini dirancang agar nilai tukar petani tetap terjaga, sementara harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat miskin di perkotaan.
“Kita selalu harus mencari keseimbangan harga beras yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan harus dijaga nilai tukar petaninya dengan harga beras yang dijangkau oleh terutama kelompok miskin perkotaan agar bisa terjangkau," paparnya.