Djarot PDIP Soroti Wacana Penulisan Ulang Sejarah: Jangan Ditutup-tutupi!
JAKARTA, investortrust.id - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Syaiful Hidayat, buka suara terkait wacana pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) untuk menulis ulang sejarah Indonesia. Menurutnya, sejarah bangsa tidak boleh ditulis berdasarkan kepentingan pihak tertentu, apalagi ditutup-tutupi atau disimpangkan.
“Penulisan sejarah itu harus benar-benar sesuai dengan fakta. Bukan his-story dari mereka yang menang, tetapi harus jadi cerita perjuangan bangsa yang sebenar-benarnya,” kata Djarot sesai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu (1/6/2025).
Baca Juga
Djarot menyinggung pengalaman masa lalu ketika peringatan Hari Lahir Pancasila sempat dilarang oleh pemerintah Orde Baru. Ia mengingatkan larangan tersebut didasarkan pada tulisan guru besar sejarah UI dan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Nugroho Notosusanto yang menyatakan Pancasila bukan lahir pada 1 Juni.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, pemerintah harus menjalankan proses yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel jika memang ingin menulis ulang sejarah.
“Harus melibatkan banyak pihak, terutama para sejarawan yang objektif dan independen. Bukan disusun diam-diam lalu diumumkan sebagai kebenaran tunggal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Djarot menyebut sejarah adalah fondasi ideologis bangsa, bukan sekadar narasi masa lalu.
"Sejarah itu menentukan arah bangsa. Kalau sejarahnya salah atau sengaja dibelokkan, maka arah bangsa juga bisa melenceng,” kata Djarot.
Politikus senior PDIP itu mengajak publik untuk ikut mengawasi proses penyusunan ulang buku sejarah tersebut. Hal ini penting agar kesalahan masa lalu tidak terulang.
“Kita harus pastikan sejarah ini tidak jadi alat pembenaran kekuasaan. Ini tanggung jawab kita semua, bukan hanya para sejarawan,” tegasnya.
Diketahui, wacana penulisan ulang sejarah ini tengah menjadi sorotan publik setelah tim bentukan Kementerian Kebudayaan mengonfirmasi tengah menyusun buku Sejarah Nasional Indonesia edisi baru. Buku ini rencananya akan diluncurkan sebagai hadiah hari ulang tahun (HIT) ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.
Baca Juga
Ketua MPR Anggap Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Sebagai Hal Baik
Namun, sejumlah sejarawan, akademisi, hingga aktivis kebudayaan menolak proyek ini karena dinilai terburu-buru, tidak transparan, dan minim partisipasi publik. Kritik juga muncul karena tidak jelasnya metodologi serta siapa saja pakar sejarah yang terlibat secara penuh.