Setara Institute Sebut Pemilu 2024 Jadi Faktor Meningkatnya Pelanggaran Kebebasan Beragama 

 

JAKARTA, investortrust.id - Setara Institute mencatat sebanyak 260 peristiwa dan 402 tindakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) terjadi sepanjang 2024. Angka itu melonjak dibanding tahun 2023 yang tercatat sebanyak 217 peristiwa dan 329 tindakan pelanggaran KBB.  

 

Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengungkapkan, meningkatnya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan salah satunya dipicu dinamika politik, yakni Pemilu 2024.

 

"Salah satu faktor yang diduga turut mendorong peningkatan jumlah pelanggaran KBB di tahun 2024 adalah dinamika politik nasional, khususnya pelaksanaan pemilihan presiden dan anggota legislatif pada 14 Februari, serta pilkada serentak pada 27 November," kata Halili dalam keterangannya, Senin (26/5/2025). 

 

Baca Juga

Setara Institute Minta Prabowo Perintahkan Panglima TNI Batalkan Prajurit Jaga Kejaksaan

 

Meski penggunaan politik identitas berbasis agama tidak terjadi secara masif seperti pemilu sebelumnya, temuan Setara Institute menunjukkan politisasi agama tetap muncul di sejumlah daerah. 

 

"Selain itu, perhatian pemerintah terhadap isu KBB juga cenderung menurun menjelang akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Fokus pemerintah yang lebih tertuju pada agenda transisi kekuasaan menyebabkan isu pemajuan kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi kurang mendapat perhatian," paparnya.

 

Setara Institute menyoroti tingginya tindakan intoleransi oleh masyarakat sebanyak 73 tindakan, dan diskriminatif oleh negara sebanyak 50 tindakan. Angka tersebut melonjak signifikan jika dibandingkan 2023 dengan tindakan intoleransi sebanyak 26 tindakan dan diskriminatif sebanyak 23 tindakan. Selain itu, Setara Institute menyoroti maraknya penggunaan pasal penodaan agama dari 15 kasus pada 2023 melonjak hampir dua kali lipat menjadi 42 kasus di tahun 2024.

 

"Di antaranya, kasus pendakwaan (7 kasus) dan penetapan tersangka penodaan agama (7kasus) dilakukan oleh aparat negara, Kemudian 29 kasus pelaporan penodaan agama oleh masyarakat," katanya. 

 

Setara Institute juga menyoroti gangguan terhadap pendirian dan operasionalisasi tempat ibadah. Meski jumlah gangguan menurun dari 65 kasus pada 2023 menjadi 42 kasus pada 2024, angka ini masih menunjukkan permasalahan pendirian tempat ibadah belum terselesaikan secara sistemik. 

 

Dalam kesempatan ini, Halili memaparkan, dari 402 tindakan pelanggaran KBB sepanjang 2024, sebanyak 159 tindakan di antaranya dilakukan oleh aktor negara. Sedangkan 243 tindakan lainnya dilakukan oleh aktor non-negara.

 

Dari 159 tindakan oleh aktor negara, sebagian besar berasal dari institusi pemerintah daerah (50 tindakan), diikuti oleh kepolisian (30), Satpol PP (21), serta masing-masing 10 tindakan oleh TNI dan kejaksaan, dan Forkopimda (6). 

 

Halili mengaku khawatir dengan pelanggaran yang dilakukan aktor non-negara. Pelanggaran terbanyak dilakukan oleh ormas keagamaan (49 tindakan), disusul kelompok warga (40), individu warga (28), Majelis Ulama Indonesia (21), ormas umum (11), individu (11), dan tokoh masyarakat (10). 

 

"Jika dibandingkan dengan tahun 2023, kontribusi pelanggaran oleh ormas keagamaan meningkat signifikan, menunjukkan kecenderungan menguatnya konservatisme dalam ruang keagamaan, yang kerap kali ditandai oleh penyempitan cara pandang terhadap keberagaman agama dan keyakinan," tegasnya. 

 

Dalam konteks wilayah, Jawa Barat kembali menjadi provinsi paling banyak membukukan pelanggaran, yakni sebanyak 38 peristiwa pada 2024. Sementara, Jawa Timur mencatat sebanyak 34 peristiwa, DKI Jakarta 31 peristiwa, Sumatera Utara 29 peristiwa, Sulawesi Selatan dengan 18 peristiwa, dan Banten dengan 17 peristiwa. 

 

Dengan berbagai catatan tersebut, Setara Institute menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memiliki kesempatan strategis untuk membalikkan tren negatif pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal itu dapat dilakukan melalui kepemimpinan yang menjadikan pemajuan KBB sebagai agenda prioritas.

 

"Ini membutuhkan langkah konkret, mulai dari reformasi regulasi seperti revisi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dan moratorium pasal penodaan agama, hingga penguatan kapasitas birokrasi dan aparat hukum dalam menangani kasus KBB secara adil. Selain itu, negara harus menunjukkan kepemimpinan moral dan sosial yang tegas dalam mendorong budaya toleransi di seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya sekadar simbolisme politik," paparnya.

 

Baca Juga

Polisi Tewas Ditembak TNI di Lampung, Setara: Negara Harus Tegakkan Supremasi Hukum

 

Selain itu, Setara Institute merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah progresif dalam mengatasi situasi melemahnya kondisi KBB. Setara meminta Prabowo menyelaraskan agenda pemajuan KBB dan toleransi menjadi bagian dari agenda prioritas pembangunan negara dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) 2024-2045 dan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2024-2029. Selain itu, Setara juga merekomendasikan Prabowo untuk memastikan partisipasi bermakna dalam pembentukan regulasi strategis seperti Perpres tentang Kerukunan Umat Beragama dan mempercepat pembentukan Badan Regulasi Nasional sebagaimana mandat UU Nomor 15/2019 untuk mengefektifkan penanganan kebijakan diskriminatif.

 

"Pemerintah pusat melalui menteri dalam negeri agar memastikan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan inklusif bagi pemerintahan daerah, dengan menerbitkan kebijakan 
khusus tata kelola yang inklusif dalam mengelola kemajemukan republik," katanya.