Hadapi Disinformasi, Pemerintah Tangani secara Proporsional
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa pemerintah menangani disinformasi secara proporsional, berbasis bukti, dan melalui kolaborasi erat antara semua pemangku kepentingan, termasuk industri pers nasional.
Dalam forum FEALAC Journalist Dialogue 2025 bertema “Bridging Perspectives: The Role of Media in Navigating Truth and Disinformation”, Nezar menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah memprioritaskan pendekatan masif untuk menghadapi disinformasi.
“Presiden menyerukan peningkatan ketahanan digital, kolaborasi lintas sektoral, dan penguatan komunikasi publik agar kebohongan tidak mendikte wacana nasional,” tegas Nezar dikutip dari keterangan resmi, Rabu (21/5/2025).
Pemerintah juga tengah memperkuat sistem melalui reformasi regulasi, penerapan sistem peringatan dini, serta kerja sama dengan masyarakat sipil untuk mengawasi dan menanggulangi konten berbahaya di ruang digital.
Menurut Nezar, strategi pemerintah meliputi kampanye literasi digital, kemitraan dengan platform teknologi, pengembangan kapasitas jurnalis lokal, dan integrasi pemeriksaan fakta ke dalam kanal layanan publik.
Ia menambahkan, kerja sama antarnegara juga menjadi kunci. “Kolaborasi dengan negara ASEAN telah menghasilkan pedoman pengelolaan informasi pemerintah dalam melawan hoaks dan disinformasi di media,” ujarnya.
Baca Juga
Forum Pemred Kampanyekan "Lawan Misinformasi dan Disinformasi"
Pedoman tersebut, kata Nezar, merupakan bukti bahwa solidaritas regional bisa menjadi benteng informasi publik. “Semangat ini yang saya harap bisa kita terapkan dalam forum seperti ini,” sambungnya.
Mantan jurnalis senior itu juga menekankan bahwa tantangan disinformasi bersifat global, sehingga memerlukan respons kolektif dan berkelanjutan.
“Jurnalis memegang peran penting menjaga kebenaran, dan kolaborasi antarnegara harus memperkuat posisi itu," tandasnya. (C-13)