Waspadai Disinformasi, Lebanon Larang Warga Berkomunikasi dengan Israel

 

ISTANBUL, investortrust.id - Pemerintah Lebanon mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh warganya, terutama tokoh publik, artis, dan jurnalis, untuk tidak melakukan komunikasi apa pun - baik secara langsung maupun tidak langsung - dengan juru bicara militer Israel atau media yang berafiliasi dengan negara tersebut.

 

Baca Juga

Langgar Kesepakatan, Pesawat Tempur Israel Gempur Lebanon Timur

 

Pernyataan resmi itu dirilis oleh Kementerian Informasi Lebanon pada Sabtu (7/6/2025), menyusul pesan video kontroversial dari aktris Nadine al Rassi yang ditujukan kepada juru bicara militer Israel, Avichay Adraee. Dalam video tersebut, Rassi meminta klarifikasi soal wilayah mana saja yang akan menjadi target Israel untuk menghindari kepanikan di kalangan warga sipil Lebanon.

 

Namun, pemerintah merespons keras. “Setiap bentuk komunikasi dengan entitas musuh merupakan pelanggaran serius terhadap hukum nasional, khususnya terkait dengan undang-undang boikot Israel,” tulis kementerian dalam pernyataan yang dikutip Kantor Berita Nasional (NNA).

 

Langkah ini datang di tengah kekhawatiran atas serangan informasi dan penyebaran disinformasi yang marak di media sosial. Kementerian menekankan bahwa sejumlah besar konten palsu dan pesan suara anonim telah menyebar untuk menimbulkan kebingungan dan keresahan. Warga diminta lebih berhati-hati dan hanya mengandalkan sumber informasi yang kredibel.

 

Baca Juga

Misi Perdamaian PBB Desak Israel-Hizbullah Tegakkan Gencatan Senjata di Lebanon

 

Tak lama setelah pesan Rassi dan respons Adraee yang menyatakan bahwa Israel “tidak punya masalah dengan rakyat Lebanon,” situasi memburuk secara signifikan. Pesawat tempur Israel menggempur kawasan Dahieh di Beirut dengan delapan serangan udara, menandai serangan besar keempat terhadap distrik yang dikenal sebagai basis kekuatan Hizbullah sejak gencatan senjata November lalu.

 

Ancaman evakuasi dan serangan udara tersebut memicu eksodus warga sipil dari wilayah Dahieh. Keamanan dan kestabilan domestik kini menjadi sorotan utama pemerintah, yang mencoba menahan dampak psikologis dan sosial dari eskalasi konflik, termasuk melalui pengawasan komunikasi publik.