Ombudsman Beri Saran Berantas Calo Yayasan Mitra MBG 

JAKARTA, investortrust.id - Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menyampaikan laporan pengawasan terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Yeka memahami saat ini pelaksanaan MBG masih belum didukung kebijakan anggaran memadai sehingga masih terdapat celah.

Seperti diketahui dalam program MBG, BGN menunjuk yayasan sebagai mitra pelaksana dan pengawas. Berdasarkan temuan pengawasan, Ombudsman mendapati adanya oknum yang berperan sebagai calo penunjukkan yayasan oleh BGN.

"Artinya begini, BGN ya intinya di lapangan itu satu pemilik. Antara yayasan dengan pemilik dapur gitu, asumsi itu. Ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan, saya melihat bahwa bergentayanganlah calo- calo yayasan," ungkap Yeka usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Untuk menghindari celah tersebut, Ombudsman menyarankan agar BGN dapat berkoordinasi dengan Kementerian Hukum (Kemenkum).

 

Baca Juga

Ombudsman Ungkap MBG Banyak Persoalan karena Anggaran Belum Memadai

"Tadi sudah disepakati dan sudah dijalankan bahwa untuk ke depan ini BGN sudah meminta Kemenkuham untuk mempermudah proses yayasan, terutama bagi masyarakat yang sudah memiliki kesiapan berkontribusi dalam membangun dapurnya," jelas Yeka.

Selain itu Ombudsman juga menyoroti kualitas makanan yang disajikan kepada para siswa. Untuk mencegah terulang kembali adanya makanan yang tidak layak, Ombudsman mendorong agar BGN menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang sesuai di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada.

"Dan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi persoalan dampak dari kualitas dari isu makanan yang keracunan, maka mulai sekarang atau mulai dari 2 minggu yang lalu, Kepala BGN sudah melakukan pembenahan untuk lebih memperketat. Dan progres ini sampai sekarang kami melihat progresnya semakin membaik," tuturnya.

 

Lebih lanjut, Yeka mengungkap BGN melaporkan telah menyiapkan 30.000 SPPG yang siap untuk dibentuk. Adapun dari 30.000 SPPG yang direncanakan dibentuk tahun ini, sebanyak 2.000 SPPG berasal dari APBN sedangkan 28.000 lainnya dibangun oleh mitra. Ia menambahkan, Ombudsman mencatat dari 28 mitra yang ditunjuk saat ini sudah terealisasi dibentuk sebanyak 1.335 SPPG.

"Saya tadi diperlihatkan data-data jumlah verifikasi yayasan yang saat ini sedang diverifikasi oleh BGN dan saran dari Ombudsman agar BGN segera untuk meningkatkan personel untuk menverifikasi sehingga bisa mengakselerasi terkait target SPPG ini," tandasnya.