Dari BI Sampai Polri, 20 Instansi "Berjabat Tangan" Hapus Ego Sektoral di Era Prabowo
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Hukum (Kemenkum) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan 20 kementerian dan lembaga negara di kantor Kemenkum, Jakarta, Rabu (14/5/2025). Langkah ini menjadi simbol penguatan kolaborasi antarinstansi dalam pelayanan hukum dan administrasi yang semakin efisien dan terintegrasi.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengapresiasi kerja sama ini. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menghadapi tantangan hukum dan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks.
Baca Juga
Bukan Seremoni Belaka, 20 Kementerian MoU Bareng Kemenkum Demi Indonesia Emas 2045
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kolaborasi adalah kata kunci dalam pemerintahan saat ini. Kita semua bagian dari Kabinet Merah Putih yang memiliki misi besar membawa Indonesia menuju masa depan emas 2045,” ujar Supratman.
Lebih lanjut terdapat 20 instansi yang menandatangani nota kesepahaman ini, di antaranya Bank Indonesia, Mahkamah Agung, Polri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Koperasi, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian BUMN, hingga Kementerian Investasi.
Setiap lembaga, kata Menkum, dinilai memiliki keterkaitan erat dengan peran Kemenkumham dalam penyusunan dan harmonisasi peraturan. Menurutnya, kerja sama lintas kementerian menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih dan mempercepat proses pembuatan peraturan.
“Kami mengajak bapak/ibu untuk terus berkoordinasi dengan Ditjen Perundang-Undangan agar setiap regulasi yang dirancang bisa terintegrasi dalam program penyusunan hukum nasional,” tegasnya.
Baca Juga
Hasan Nasbi: Program Cek Kesehatan Gratis Perkuat SDM Menuju Indonesia Emas
Dengan penguatan MoU, Supratman berharap pelayanan hukum tidak hanya cepat, tetapi juga memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat. Kerja lintas sektor diharapkan mampu menghasilkan kebijakan hukum yang inklusif, adaptif, dan efisien.
"Karena itu sekali lagi dengan kerja sama lintas kementerian ini tentu ini menjadi sesuatu hal yang sangat baik. Jadi soliditas di antara semua kementerian akan nampak bahwa egosektoral harus kita kesampingkan untuk tujuan yang baik, tujuan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Saya rasa itu ya," pungkasnya. (C-13)

