Mensos Sebut Soeharto dan Gus Dur Berpeluang Dapat Gelar Pahlawan Nasional Tahun Ini

 

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berpeluang dianugerahi gelar pahlawan nasional tahun ini.

 

 

"Pak Harto dan Gus Dur punya peluang untuk mendapatkan gelar pahlawan tahun ini," kata Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4/2025). 

 

Baca Juga

Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Titiek: Alhamdulilah

 

Gus Ipul mengatakan, Soeharto dan Gus Dur merupakan dua dari puluhan nama tokoh yang diusulkan dianugerahi gelar pahlawan nasional. Puluhan tokoh itu berasal dari berbagai daerah, seperti Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Cirebon, Madura, dan lainnya. 

 

Puluhan nama itu diusulkan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh bupati atau wali kota setempat dengan membentuk tim peneliti dan pengkaji gelar pahlawan daerah. Nama itu kemudian diteliti dan dikaji oleh tim di tingkat provinsi untuk diusulkan ke Kementerian Sosial yang membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) yang nantinya akan mengusulkan ke Dewan Gelar. 

 

"Dewan Gelar ini yang akan memberikan pertimbangan kepada presiden," katanya. 

 

Saat ini, kata Gus Ipul, proses pembahasan gelar pahlawan sedang dibahas di TP2GP. Gus Ipul menargetkan proses pembahasan mengenai gelar pahlawan nasional rampung sebelum Agustus 2025.

 

"Jadi itu nanti akan diputus bulan November lah. Akhir Oktober atau bulan November itu oleh presiden. Kalau dari kami tentu targetnya sebelum Agustus sudah bisa naik ke Dewan Gelar," katanya. 

 

Baca Juga

Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Istana: Apa Salahnya? 

 

Sekjen PBNU itu menyatakan, Soeharto telah dua kali diusulkan, yakni pada 2010 dan 2015. Namun, gelar pahlawan tidak dapat diberikan kepada Soeharto karena terganjal karena adanya Ketetapan (TAP) MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). MPR telah mencabut nama Soeharto dari Tap MPR tersebut. 

 

 

"Dulu kendalanya itu dari risalah yang saya baca itu karena ada Tap MPR itu kan, nah sekarang Tap MPR-nya sudah dicaput. Jadi, maka saya sebut berpeluang untuk mendapatkan kelar pahlawan tahun ini," jelasnya.