Bakal Ubah Regulasi Stablecoin Global, UU GENIUS Maju di Senat dengan 60 Amandemen
JAKARTA, investortrust.id - Kemajuan Undang-Undang (UU) GENIUS penting karena dampak potensialnya pada pasar stablecoin, yang memengaruhi kejelasan regulasi dan likuiditas. UU ini diketahui akan bertujuan untuk mendefinisikan ulang regulasi stablecoin, memperkuat dominasi dolar AS, dan mempercepat inovasi kripto.
Lebih rinci, UU GENIUS menyangkut penerbitan dan pertukaran stablecoin, suatu bentuk mata uang digital yang didukung oleh bentuk mata uang lain seperti dolar AS atau komoditas seperti emas. Undang-undang yang bertujuan untuk menciptakan kerangka regulasi bagi stablecoin pembayaran, dimajukan melalui pemungutan suara Senat dengan suara 66-32 pada tanggal 19 Mei 2025. Undang-undang tersebut menargetkan aset seperti USDT, USDC, dan DAI.
Tokoh utama yang mendukung UU tersebut termasuk Senator Demokrat Kirsten Gillibrand dan Mark Warner, sementara Elizabeth Warren tetap kritis terhadap aspek perlindungan konsumennya.
"RUU ini belum mengalami perubahan signifikan sejak pemungutan suara awal... (Saya) mendesak rekan-rekan saya untuk menolaknya karena perlindungan konsumennya tidak memadai dan potensi celah bagi pelaku kejahatan yang terlibat dalam aset digital," ujar Elizabeth Warren dilansir dari laman resmi Coinmarketcap, Rabu (4/6/2025).
Disahkannya rancangan undang-undang (RUU) tersebut melalui Senat menandai perkembangan legislatif. Implikasi UU tersebut mencakup potensi pergeseran dalam protokol DeFi dan likuiditas stablecoin. Upaya regulasi sebelumnya telah memengaruhi struktur pasar, dan stabilitas lebih lanjut diantisipasi dengan implementasi yang berhasil.
Dalam hal hasil keuangan, data historis menunjukkan tindakan regulasi memengaruhi mata uang kripto utama. UU GENIUS dapat secara signifikan mempengaruhi pola perdagangan dan likuiditas setelah penegakan hukum sepenuhnya.
Kemajuan UU GENIUS dapat memprediksi standar regulasi masa depan dalam mata uang kripto. Pengamat pasar mengantisipasi perubahan likuiditas DeFi, menunggu alokasi pendanaan resmi dan spesifikasi penegakan hukum.