Distorsi Fungsi Pertahanan TNI dalam Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan
Oleh Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Ikhsan Yosarie
serta Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Merisa Dwi Juanita
dari Setara Institute
INVESTORTRUST.ID - Wacana pembentukan batalyon pembangunan terus disoroti publik, karena akan menempatkan fungsi-fungsi nonpertahanan sebagai wilayah kerja batalyon tersebut. Ini seperti peternakan, perikanan, pertanian, hingga kesehatan. Wacana ini disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada November 2024.
Wacana ini secara nyata mendistorsi fungsi pertahanan yang diamanatkan konstitusi kepada TNI, dengan dalih stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga
Mendekati Implementasi
Meski mendapatkan kritikan publik, pada Juni 2025, wacana ini justru semakin mendekati ranah implementasi melalui rekrutan calon tamtama besar-besaran, sebanyak 24.000 orang. Ini untuk membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan dan tersebar di seluruh Indonesia, guna mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota.
Sebagaimana disampaikan Menteri Pertahanan, Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana juga menegaskan bahwa rekrutmen tamtama besar-besaran ini disiapkan bukan untuk bertempur. Mereka disiapkan untuk menjawab kebutuhan di tengah-tengah masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan.
Atas kondisi tersebut, SETARA Institute memiliki catatan sebagai berikut:
1. Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan ini menjadi bentuk baru dari militerisme gaya lama, berupa ekspansi militer ke dalam ruang sipil dengan bungkus pembangunan dan kesejahteraan. Militerisme hadir dalam bentuk alat kekuasaan dan penopang rezim sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru.
2. Retorika pembangunan tidak dapat menyembunyikan realitas bahwa militer sedang memperluas peran dan pengaruhnya ke ranah yang bukan wewenangnya. Kehadiran batalyon-batalyon nontempur adalah deviasi terhadap amanat reformasi 1998 yang dengan tegas memisahkan militer dari urusan sipil, serta gejala terang arus balik reformasi TNI melalui ketidakpatuhan terhadap berbagai batasan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang telah diatur UU TNI yang baru, baik dalam hal ruang lingkup maupun dasar pelaksanaannya.
3. Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan ini mengakibatkan distorsi fungsi pertahanan. Ketika dunia tengah memperkuat postur militer berbasis teknologi, kapasitas dan kualitas prajurit, alutsista, hingga kesejahteraan prajurit untuk menghadapi dinamika ancaman, TNI justru gagal fokus dengan menambah ribuan prajurit tantama untuk menjalankan fungsi-fungsi sipil. Padahal, fungsi ini notabene sudah memiliki berbagai otoritas sipil yang menanganinya.
Jika pun pembentukan satuan baru diperlukan, dengan jumlah personel yang proporsional, semestinya diarahkan untuk memperkuat logistik pertahanan nasional yang saat ini dalam kondisi stagnan. Ini seperti terkait perencanaan pengelolaan sumber daya strategis untuk memastikan kecukupan amunisi, logistik makanan, dan distribusinya, bukan menjalankan fungsi-fungsi sipil yang telah menjadi domain otoritas nonmiliter.
Baca Juga
4. Penambahan puluhan ribu prajurit dapat berkonsekuensi bertambahnya beban anggaran, terutama untuk gaji, infrastruktur, dan pembinaan. Mengingat terdapat urgensi penguatan alutsista dan kesejahteraan prajurit, semestinya fokus anggaran dapat diarahkan kepada aspek-aspek penting tersebut.
5. Rekrutmen ini juga semakin memperlihatkan orientasi pertahanan yang membelakangi laut dan udara. Alih‑alih memperkuat matra laut dan udara yang kian krusial dalam lanskap geopolitik kawasan -- mulai dari meningkatnya ketegangan di Laut Natuna Utara, sengketa di Laut Cina Selatan, hingga maraknya pelanggaran wilayah udara di kawasan timur -- kebijakan ini justru memperlebar ketimpangan jumlah personel antarmatrawi. Dominasi TNI AD tercatat juga telah jauh melampaui TNI AL dan AU.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dan DPR perlu segera mengevaluasi rekrutmen massal ini. Pemerintah dan DPR urgen menghentikan pembentukan batalyon-batalyon nontempur yang melanggar garis batas peran militer dalam negara demokratis dan regresif terhadap reformasi TNI. ***