Partisipasi Rendah dan Imej Negatif Jadi Tantangan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
JAKARTA, Investortrust.id -- Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan sejumlah tantangan dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Beberapa di antaranya, partisipasi rendah dan imej negatif koperasi di masyarakat.
"Pertama, rendahnya partisipasi masyarakat dan imej negatif koperasi di mana masyarakat masih banyak belum percaya dengan koperasi," kata Budi Arie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (26/5/2025).
Tantangan lainnya yang ditemui Budi Arie, yakni koperasi masih dianggap kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Kemudian, kapasitas dan kompetensi SDM di setiap desa juga berbeda.
"Juga potensi setiap desa juga berbeda, selanjutnya potensi fraud bila dikelola tidak profesional dan transparan hingga potensi keberlanjutan lembaga di Indonesia koperasi ke depan," tuturnya.
Budi mengatakan berbagai persoalan tersebut menjadi pertarungan bagi Kementerian Koperasi (Kemenkop) dalam membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Budi Arie meyakini keadilan ekonomi akan terwujud jika berbagai tantangan tersebut dapat dikeloa dengan baik.
"Jika dikelola dengan baik akan memunculkan sebuah tata sosial ekonomi yang berkeadilan baik keadilan distributif keadilan sosial yang lebih substantif dan keadilan ekonomi sesuai dengan cita-cita negara ini didirikan," ujarnya.
Sebelumnya Budi Arie menargetkan sebanyak 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dapat terbentuk pada akhir Juni tahun ini. Program KDMP direncanakan akan diresmikan 12 Juli 2025 mendatang. Hingga Senin (26/5/2025) pukul 11.00 WIB, jumlah desa yang sudah membentuk koperasi desa melalui musyawarah desa khusus (musdesus) mencapai 47.630 desa atau 57,02%.
Budi Arie menyebut jumlah desa dan kelurahan yang tersosialisasi mencapai 79.075 atau 94,19% dari total 83.944 desa kelurahan di Indonesia. Budi Arie meyakini angka tersebut akan terus berkembang sesuai dengan musdesus di daerah.
Budi Arie memerinci provinsi dengan tingkat pembentukan terbanyak, yakni provinsi lampung (99,51%). Disusul Jawa Timur hampir 90,68% dan Jawa Tengah 89,19%.
"Sedangkan yang terendah ada di Papua Pegunungan (0,04%), Papua Barat (0,62%) dan Papua Barat Daya (2,17%)," ungkapnya. (C-14)