Daftar Paket Stimulus yang Digulirkan Prabowo untuk Juni-Juli 2025, Nilainya Rp 24,4 Triliun

 

JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/6/2025). Dalam ratas tersebut, pemerintah secara resmi menggulirkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga laju pertumbuhan dan memperkuat stabilitas perekonomian nasional. Paket kebijakan yang terdiri dari lima stimulus ini untuk merespons meningkatnya risiko pelemahan ekonomi nasional akibat tekanan global. 

 

 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keterangannya menjelaskan Prabowo memutuskan lima kelompok kebijakan dalam paket stimulus, dengan sasaran utama sektor transportasi, bantuan sosial, subsidi upah, dan insentif tol. 

 

"Hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat," ujar Menkeu dalam keterangannya seusai ratas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/6/2025). 

 

Baca Juga

Cair Hari Ini, Pemerintah Gelontorkan Rp 49,3 Triliun untuk Gaji Ke-13 ASN, TNI, dan Polri

 

Paket pertama mencakup program diskon moda transportasi pada masa libur sekolah dan awal tahun ajaran baru Juni–Juli 2025. Diskon 30% tiket kereta api disediakan bagi 2,8 juta penumpang dengan alokasi anggaran Rp0,3 triliun. Sementara itu, tiket pesawat kelas ekonomi akan kembali dikenakan skema PPN ditanggung pemerintah sebesar 6% dengan anggaran Rp 430 miliar yang menyasar sekitar 6 juta penumpang.

 

Angkutan laut juga mendapatkan potongan harga 50% bagi 500.000 penumpang dengan anggaran Rp 210 miliar. 

 

“Ini semuanya dilakukan di bulan Juni dan Juli dengan keseluruhan total anggaran untuk tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi, dan tiket angkutan laut adalah Rp 0,94 triliun,” ungkap Menkeu.

 

Selain itu, tarif jalan tol akan diberikan diskon 20% selama periode yang sama untuk 110 juta pengguna. Kebijakan ini diimplementasikan melalui kerja sama dengan badan usaha jalan tol (BUJT).

 

"Untuk ini akan dilakukan melalui operasi non-APBN, karena dalam hal ini untuk Kementerian PU akan melakukan atau sudah memberikan surat edaran kepada BUJT mengenai kebijakan diskon tarif tol tersebut," jelas Menkeu.

 

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp 11,93 triliun untuk penebalan bantuan sosial. Tambahan dana sebesar Rp 200.000 per bulan akan diberikan selama dua bulan kepada 18,3 juta penerima program Kartu Sembako. Selain itu, keluarga penerima manfaat juga akan menerima 10 kg beras gratis per bulan dengan total 20 kg selama dua bulan.

 

Paket stimulus berikutnya adalah bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 300.000 per bulan selama dua bulan bagi 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota, serta untuk 565.000 guru honorer Kementerian Dikdasmen dan Kementerian Agama. Total anggaran BSU ini mencapai Rp 10,72 triliun.

 

Pemerintah juga memperpanjang diskon 50% iuran JKK bagi 2,7 juta pekerja di enam industri padat karya. 

 

"Ini tujuannya adalah kepada para pekerja di industri padat karya yang mendapatkan tekanan akibat berbagai situasi global dan persaingan ekspor bisa tetap mendapatkan jaminan," jelas Menkeu.

 

Baca Juga

Pemerintah Batal Luncurkan Diskon Tarif Listrik 50% untuk Juni-Juli 2025, Ini Alasannya

 

Secara keseluruhan, nilai paket stimulus mencapai Rp 24,44 triliun, terdiri dari Rp 23,59 triliun yang bersumber dari APBN dan Rp 0,85 triliun dari non-APBN. Stimulus ini juga dilengkapi dengan pencairan gaji ke-13 pada bulan Juni ini sebesar Rp 49,3 triliun bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan.

 

"Dengan adanya stimulus ini dan berbagai langkah percepatan program pemerintah seperti dalam hal ini makan bergizi gratis, perumahan, koperasi merah putih, sekolah rakyat, dan rekonstruksi atau perbaikan sekolah-sekolah yang tadi anggarannya sebesar Rp 16 triliun, kita harapkan pada kuartal kedua maka pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5% dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global," papar Sri Mulyani.