Kemenkeu Promosikan Pinjaman Daerah, untuk Apa?
JAKARTA, investortrust.id – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan melanjutkan pelaksanaan diskusi Program Sinergi Tahap I Bagian Kedua, untuk mendukung percepatan penyediaan infrastruktur di daerah. Kegiatan tersebut antara lain mengangkat tema "Pinjaman Daerah".
Pada segmen ini, diskusi berfokus pada potensi dan manfaat pembiayaan melalui pinjaman daerah. Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus memaparkan manfaat nyata dari pinjaman daerah dalam membangun fasilitas publik, seperti rumah sakit, jalan, sekolah, dan sarana air bersih.
Sementara, Direktur Manajemen Risiko PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Pradana Murti menjelaskan skema dan keunggulan pinjaman daerah dari PT SMI, lengkap dengan alur pengajuan dan kisah sukses dari berbagai daerah. Paparan terakhir disampaikan Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DJPK Jaka Sucipta, yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan kreatif menjadi salah satu indikator penilaian dalam penyusunan insentif fiskal, sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk mendorong optimalisasi sumber pembiayaan alternatif di luar Transfer ke Daerah (TKD).
Pada segmen ini, diskusi berfokus pada potensi dan manfaat pembiayaan melalui pinjaman daerah. Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus memaparkan manfaat nyata dari pinjaman daerah dalam membangun fasilitas publik, seperti rumah sakit, jalan, sekolah, dan sarana air bersih.
Sementara, Direktur Manajemen Risiko PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Pradana Murti menjelaskan skema dan keunggulan pinjaman daerah dari PT SMI, lengkap dengan alur pengajuan dan kisah sukses dari berbagai daerah. Paparan terakhir disampaikan Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DJPK Jaka Sucipta, yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan kreatif menjadi salah satu indikator penilaian dalam penyusunan insentif fiskal, sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk mendorong optimalisasi sumber pembiayaan alternatif di luar Transfer ke Daerah (TKD).
Tercatat sebanyak hampir 3.000 peserta dari 436 daerah turut berpartisipasi. Ini terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Sekretariat Daerah, Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Badan/Dinas Pengelola Infrastruktur Daerah antara lain air minum, jalan, persampahan, dan perhubungan, serta Inspektorat Daerah.
"Program Sinergi merupakan bagian dari inisiatif BETTER with DJPK, yang bertujuan mendorong transformasi pembangunan infrastruktur daerah secara inklusif dan mendukung visi Indonesia Emas 2045. Program hasil kolaborasi antara DJPK, PT SMI dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) merupakan lanjutan dari Program Sinergi Tahap I Bagian Pertama yang telah sukses diselenggarakan pada 30 April 2025. Pembangunan menjadi salah satu kunci untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk itu, kolaborasi lintassektor dan sinergi multipihak dalam percepatan pembangunan infrastruktur daerah menjadi sangat penting,” kata Dirjen PK dalam keterangan di Jakarta, Rabu (28/05/25).
Baca Juga
Ssssstttt, Intip Misi Rahasia Kementan Ciptakan Mesin Pertumbuhan
Askolani menegaskan, pembangunan Indonesia tidak bisa hanya dilakukan satu pihak, tidak bisa hanya satu kementerian/lembaga, tidak bisa hanya satu pemerintahan daerah. Semua harus berkontribusi dan berkolaborasi untuk mewujudkannya, baik itu pemerintah pusat, pemerintahan daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan termasuk swasta.
Penting, Masukan Pemda
Dirjen PK menekankan bahwa selain pendekatan top-down, masukan dari pemerintah daerah secara bottom-up sangat penting dalam merumuskan format pembiayaan investasi serta pembangunan yang berkelanjutan dan efektif ke depan. “Pembiayaan pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan APBN dan APBD, tetapi juga perlu mengoptimalkan sumber pendanaan lainnya, seperti dari BUMN, sektor swasta, maupun investasi asing, yang semuanya perlu dimanfaatkan secara sinergis,” kata Askolasi.
Dirjen PK menekankan bahwa selain pendekatan top-down, masukan dari pemerintah daerah secara bottom-up sangat penting dalam merumuskan format pembiayaan investasi serta pembangunan yang berkelanjutan dan efektif ke depan. “Pembiayaan pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan APBN dan APBD, tetapi juga perlu mengoptimalkan sumber pendanaan lainnya, seperti dari BUMN, sektor swasta, maupun investasi asing, yang semuanya perlu dimanfaatkan secara sinergis,” kata Askolasi.
Sementara itu, pada segmen yang lain, topik yang diangkat adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yang menghadirkan berbagai narasumber yang memaparkan pengalaman dan strategi penerapan KPBU di daerah. Selaku panelis, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti memaparkan keberhasilan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat yang mengatasi krisis air bersih dan penurunan permukaan tanah akibat penggunaan air tanah.
Ada pula Kepala Bappeda Kota Denpasar I Putu Wisnu Wijayakusuma menyampaikan rencana pembangunan infrastruktur berskema KPBU, seperti alat penerangan jalan, SPAM Kota Denpasar, dan RSUD Wangaya. Sementara, Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo menjelaskan berbagai dukungan PT PII dalam KPBU, termasuk fasilitasi capacity building, penjaminan risiko politik, serta pendampingan teknis proyek.
Sedangkan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK memberikan pandangan terkait peran KPBU yang secara tidak langsung berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ada pula Kepala Bappeda Kota Denpasar I Putu Wisnu Wijayakusuma menyampaikan rencana pembangunan infrastruktur berskema KPBU, seperti alat penerangan jalan, SPAM Kota Denpasar, dan RSUD Wangaya. Sementara, Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo menjelaskan berbagai dukungan PT PII dalam KPBU, termasuk fasilitasi capacity building, penjaminan risiko politik, serta pendampingan teknis proyek.
Sedangkan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK memberikan pandangan terkait peran KPBU yang secara tidak langsung berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga
