AHY Bakal Promosikan Proyek Tanggul Laut hingga 3 Juta Rumah di Ajang Internasional
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan mempromosikan proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall/GSW) hingga program tiga juta rumah di ajang International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta, pada 11 - 12 Juni 2025.
Demikian disampaikannya saat konferensi pers jelang ajang ICI di Kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).
“Nanti kita akan pilih beberapa yang memang mendapatkan prioritas di antaranya tentu Giant Sea Wall, salah satu proyek besar yang bukan setahun, dua tahun, tapi akan sekian tahun ke depan proyeksi (pembangunan)-nya. Sehingga dibutuhkan pendanaan yang juga credible, meaningful dan juga berkelanjutan, artinya tidak boleh berhenti di tengah jalan,” ungkap AHY.
Selanjutnya, anak sulung Presiden RI ke-6 itu juga menawarkan proyek kereta cepat untuk melanjutkan trase hingga ke Surabaya, Jawa Timur pada forum ICI mendatang.
“Kemudian kita juga bicara konektivitas, misalnya kereta cepat begitu. Saat ini sudah ada (trase) Jakarta - Bandung, terus lanjutannya bagaimana itu juga salah satu yang akan kita tawarkan,” tambah AHY.
Lebih jauh, Menko AHY juga menawarkan program tiga juta rumah beserta konsep kawasan transit-oriented development (TOD) untuk meningkatkan pendapatan daerah hingga menekan emisi karbon dengan penggunaan transportasi umum ke depannya.
Baca Juga
“Berikutnya adalah perumahan. Tadi kita sudah membahas residential area yang sifatnya vertikal maupun perumahan-perumahan yang ada di desa-desa, tetapi sekali lagi yang punya orientasi bisnis prospektif misalnya konsep TOD di pusat-pusat kota atau pengembangan kota-kota baru. Ini juga penting mengkombinasikan antara kebutuhan residensial, kebutuhan bisnis, kebutuhan transportasi yang berkelanjutan,” terang dia.
Sebagai gambaran, International Conference on Infrastructure diselenggarakan oleh Kemenko IPK pada 11 - 12 Juni 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC) dengan tujuan untuk membahas isu terkini di bidang infrastruktur, sekaligus menarik minat penanaman modal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun peserta yang diundang oleh pemerintah berasal dari berbagai negara, seperti negara-negara ASEAN, Eropa, Timur Tengah, hingga ke Amerika Serikat (AS).
Diberitakan, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK, Muhammad Rachmat Kaimuddin mengungkapkan, pembangunan infrastruktur nasional di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto periode 2025-2029 membutuhkan anggaran sekitar Rp 10.000 triliun
“Itu ke Bappenas, mereka sudah hitung sekitar Rp 10.000 triliun sampai 2029,” katanya kepada investortrust.id di kantornya, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Kemenko IPK membawahi lima kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta Kementerian Transmigrasi (Kementrans).
Komisi V DPR telah menyetujui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk tahun anggaran 2025 telah sebesar Rp 73,76 triliun atau mengalami relaksasi dari pagu awal Rp 50,48 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur, seperti PHTC madrasah, preservasi jalan, penanganan jembatan kritis, dukungan infrastruktur DOB Papua, hingga proyek tahun jamak di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sementara itu, anggaran Kemenhub yang semula Rp 17,72 triliun imbas efisiensi anggaran juga disepakati tambahannya oleh Komisi V DPR menjadi Rp 26,29 triliun per 8 Mei 2025.
Selanjutnya, Kementerian ATR/BPN telah melaporkan serapan APBN 2025 per kuartal I 2025 telah mencapai Rp 1,49 triliun atau 33,75% dari total pagu sebesar Rp 4,44 triliun usai efisiensi anggaran.
Lebih jauh, Kementrans hanya memiliki pagu anggaran sebesar Rp 83,5 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 122,4 miliar. Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara pun meminta tambahan anggaran sebesar Rp 2,55 triliun dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR pada Februari 2025.
Kemudian, pada akhir April 2025, Kementrans mencatat serapan anggaran kuartal I 2025 mencapai Rp 23 miliar atau 27,55% dari total pagu Rp 83,5 miliar.
Terakhir, Kementerian PKP mengantongi pagu anggaran sebesar Rp 5,27 triliun setelah efisiensi dan sudah terserap sebanyak Rp 133,61 miliar per 25 April 2025.