Belanja Bansos Alami Perlambatan, Efek Perbaikan Data Penerima

JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan realisasi belanja pemerintah telah mencapai Rp 546,8 triliun atau 20,2% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 April 2025. Realisasi belanja ini lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama 2024. Pada periode tersebut realisasi belanja mencapai Rp 591,7 triliun.

 

“Kalau dibandingkan 2024 memang terjadi lebih rendah. Namun, karena sebagian di 2024 itu belanja khusus pemilu,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, saat konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2025, Jumat (23/5/2025).

 

Dari rinciannya, pemerintah telah mengeluarkan dana dari kocek negara sebesar Rp 253,6 triliun untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) dan sebesar Rp 293,1 triliun untuk belanja non K/L. 

 

Baca Juga

Dedi Mulyadi Bantah Soal Kebijakan Vasektomi Jadi Syarat Bansos

 

Suahasil menjelaskan belanja K/L tersebut untuk membayar gaji pegawai dan belanja barang, serta bantuan sosial (bansos). Meski begitu, ada beberapa penyesuaian data penerima bansos yang mengakibatkan perlambatan belanja.

 

“Sehingga, akan ada beberapa (belanja) yang agak lambat di bulan April, tapi ini gunanya untuk memperbaiki sasaran,” kata dia.

 

Sementara itu, belanja non K/L digunakan untuk membayar manfaat pensiun dan subsidi.

 

Belanja pegawai naik

 

Suahasil memaparkan realisasi belanja pegawai K/L mencapai Rp 102 triliun hingga April 2025. Angka realisasi ini mengalami kenaikan 6% jika dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. 

 

“Belanja pegawai K/L transisi ada beberapa yang meningkat karena mulai menerima pegawai,” ujar dia.

 

Penyebab naiknya belanja pegawai juga terjadi karena tumbuhnya besaran tunjangan dan jumlah tenaga pendidik non-PNS yang mencapai 301.968 guru per April 2025.

 

Baca Juga

Tolak Tanggapi Wacana Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Menteri HAM: Masih Sebatas Wacana

 

 

Belanja bantuan sosial dicatat berada pada angka Rp 43,6 triliun atau 29,1% dari total APBN 2025. Meski terlihat menurun, Suahasil berkilah angka penyaluran yang lebih rendah ini terjadi karena beberapa program sedang melakukan pemadanan data.

 

Dua program yang sedang menjalani pemadanan data yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Sembako. Sementara itu, bantuan untuk program keluarga harapan (PKH) rencananya akan dibayarkan pada Mei 2025.

 

Penurunan lain juga terlihat pada belanja modal dan belanja barang oleh pemerintah. Per akhir April 2025, belanja modal pemerintah mencapai Rp 36,6 triliun atau lebih rendah pada periode yang sama 2024 dengan besaran Rp 42,8 triliun.

 

“Ini terjadi karena akselerasi belanja modal sudah dimulai sejak bulan Maret yang lalu,” ujar dia.

 

Komponen belanja barang K/L juga terlihat menurun. Suahasil memaparkan angka belanja barang mencapai Rp 71,4 triliun per April 2025. Pada periode yang sama tahun lalu, belanja barang mencapai Rp 82,9 triliun.

 

“Namun, ini adalah belanja barang yang terus kita gunakan untuk mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat,” kata dia.