45% Bansos Tidak Tepat Sasaran, 1,9 Juta KPM Dicoret dari Daftar Penerima Manfaat

 

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan banyak program bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan data yang disajikan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), sebanyak 45% dari penerima program keluarga harapan (PKH) dan sembako tidak tepat sasaran. 

 

"Ada beberapa program yang dianggap kurang tepat sasaran, atau ditengarai tidak tepat sasaran, misalnya seperti program keluarga harapan dan sembako. Ditengarai ada 45% yang tidak tepat sasaran," kata Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/6/2025). 

 

Baca Juga

Pemerintah Pastikan Penyaluran Bansos Sudah Gunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

 

Untuk itu, kata Gus Ipul, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran untuk mengonsolidasikan data dengan dikoordinasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Setelah bekerja selama sekitar 3 bulan, pemerintah memiliki data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN). Dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib menggunakan DTSEN tersebut sebagai pedoman dalam penyaluran bantuan pemerintah. 

 

"Jadi kita sudah punya data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang wajib dijadikan pedoman bagi siapa pun yang ingin menyalurkan bantuan pemerintah. Baik kementerian, lembaga, maupun juga pemerintah daerah," katanya. 

 

Gus Ipul mengungkapkan, dari hasil konsolidasi data tersebut, sebanyak 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang seharusnya tidak berhak menerima manfaat dicoret dari DTSEN. Di sisi lain, pemerintah juga memasukan kelompok yang seharusnya berhak tetapi selama tidak mendapat bantuan pemerintah. 

 

"Dari hasil ground check kita bisa ketahui di sana, ada 1,9 juta lebih yang disebut sebagai inclusion errors, mereka semestinya tidak dapat, tetapi mereka selama ini mendapatkan bantuan. Ada juga nanti kelompok yang exclusion error, yang mestinya dapat tapi tidak dapat," paparnya. 

 

Gus Ipul mengatakan, DTSEN merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bansos yang disalurkan tepat sasaran. 

 

"Presiden ingin apa yang diberikan ini adalah tepat sasaran, sampai kepada mereka yang memang membutuhkan bantuan pemerintah," katanya.

 

Diketahui, Prabowo menggulirkan paket kebijakan ekonomi untuk periode Juni-Juli 2025. Terdapat lima insentif ekonomi yang masuk dalam paket kebijakan tersebut. Salah satunya, penebalan bansos. 

 

Pemerintah menyalurkan tambahan dana kartu sembako sebesar Rp 200.000 dan bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan selama dua bulan. Program ini menyasar sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). 

 

Baca Juga

18,3 Juta Keluarga Dapat 20 Kg Beras Gratis dan Uang Rp 400.000 dari Pemerintah

 

Dengan demikian, setiap keluarga penerima manfaat akan menerima 20 kg beras gratis dan uang total Rp 400.000 selama periode Juni dan Juli 2025. Penyaluran bantuan dilakukan sekali, yakni pada Juni 2025. 

 

"Keluarga penerima manfaat yang selama ini memperoleh BPNT, bantuan pangan non-tunai atau yang disebut dengan bansos itu. Jadi kepada 18, 3 juta KPM. Selain itu, juga akan ditambahkan beras sebanyak 10 kg yang nilainya tadi lebih dari Rp 11 trilun," katanya.