Ingatkan Penerimaan Negara yang Tak Mudah, Sri Mulyani Tuntut Perbaikan Coretax dan Ceisa
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut penerimaan negara yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025 akan menghadapi tantangan dari situasi ekonomi dan sosial, serta dinamika global. Untuk itu, dia menyebut peran pejabat eselon I di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tidak hanya mencapai target setoran.
“APBN ini adalah sebuah instrumen yang memiliki kepentingan luar biasa untuk menjamin kebutuhan negara agar bisa dibiayai secara sustain namun tidak melemahkan ekonomi,” kata Sri Mulyani, di kantornya, Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Sri Mulyani menjelaskan rumpun penerimaan negara yang digawangi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) memiliki peran penting. Menurutnya dua punggawa baru di DJP dan DJBC yaitu, masing-masing Bimo Wijayanto dan Djaka Budhi Utama telah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Penerimaan negara adalah andalan, tapi penerimaan negara juga jadi salah satu tantangan utama,” kata dia.
Baca Juga
Tantangan yang ada, menurut Sri Mulyani yaitu tugas pengelola penerimaan negara harus mampu menjawab target kenaikan tax ratio. Tak hanya itu, untuk Bimo yang menjabat Dirjen Pajak, perbaikan sistem Coretax menjadi tantangan lainnya.
“Perbaikan sistem Coretax yang diyakini terus memberikan layanan yang lebih mudah ke publik,” ujar dia.
Selain sistem pajak digital, Sri Mulyani juga berharap perbaikan terhadap Ceisa, sistem kepabeanan dan cukai yang mengintegrasikan proses administrasi, pengawasan dan lainnya. Menurutnya, Ceisa memang memberikan kemudahan, namun juga kerap dikeluhkan.
“Harus terus diperbaiki,” ucap dia.
Selain sistem, Sri Mulyani berharap Bimo dan Djaka dapat terus menjaga citra DJP dan DJBC. Sebab, dua instansi ini dihadapkan pada kompleksitas masyarakat mengenai cara membayar pajak dan pungutan bea masuk.
“Masyarakat menginginkan penerimaan pajak naik, tapi masyarakat dan dunia usaha biasanya juga segan mau bayar pajak. Ini kontradiksi yang harus terus dikelola,” kata dia.
Sri Mulyani berharap, setiap rupiah yang dikumpulkan negara dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan persoalan dan tantangan negara dapat dikelola dengan baik.