Menanti Kiprah Bimo Wijayanto Benahi DJP

 

 

JAKARTA, investortrust.id - Bimo Wijayanto menjadi nama yang mencuat beberapa hari terakhir. Namanya digadang-gadang akan menggeser kursi direktur jenderal (dirjen) pajak, dari Suryo Utomo.

 

Belakangan Bimo  dipastikan akan mengisi posisi penting untuk menghitung pendapatan pajak, setelah mendapat panggilan  Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/5/2025). Dia diminta untuk memperbaiki sistem pajak Indonesia agar lebih akuntabel, berintegritas, dan independen. Selain Bimo,  Letjen Djaka Budi Utama juga dipanggil dan diminta untuk mengisi posisi dirjen bea cukai.

 

“Ada beberapa hal yang diberikan arahan kuat oleh Bapak Presiden untuk melakukan hal-hal yang memang diperlukan untuk membuat martabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk bisa lebih kuat dalam mengamankan penerimaan negara,” kata Bimo.

 

Bimo mengaku masih menunggu arahan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk pelantikan dan pengangkatannya sebagai dirjen pajak. Tetapi, dia memperkirakan proses pelantikan akan berjalan pekan ini.

 

 

Siapa Bimo?

Bimo saat ini masih menjabat sebagai sekretaris deputi bidang kerja sama ekonomi dan investasi di Kedeputian bidang Kerja sama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian. Di sana, Bimo bertugas terhadap sinkronisasi, monitoring, serta menyelesaikan bottlenecking koordinasi program kerja antarunit di bawah kedeputiannya.

 

Sebelum bertugas di Kemenko Perekonomian, Bimo telah menempati posisi asisten deputi investasi strategis di Kedeputian Pertambangan dan Investasi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Jabatan tersebut dia ampu sejak September 2020 hingga Desember 2024.

 

Bimo menjajaki karir di DJP. Pada 2014, dia menjabat kepala seksi dampak kebijakan makro ekonomi, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, DJP. Dia juga menjadi analis senior yang mengurusi perpajakan.

 

Baca Juga

Prabowo Tunjuk Bimo Wijayanto Jadi Dirjen Pajak Gantikan Suryo Utomo

 

Setelah itu, dia menjadi tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden. Posisi ini dia jalani sejak Januari 2016 hingga Agustus 2020.

 

Dalam bidang anti korupsi, Bimo secara aktif memimpin policy paper program prioritas Presiden Joko Widodo mengenai pemberantasan korupsi, yang akhirnya melahirkan Inpres 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di tahun 2016-2017 dan Perpres 55 tahun 2018 sebagai penyempurnaan dan penajaman dari Perpres 54 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) yang berfokus ke tiga bidang yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. 

 

Bimo adalah salah satu inisiator penguatan sekretariat Nasional STRANAS PK dengan menggabungkan 5 Kementerian/Lembaga di dalamnya (KPK, KSP, KemenPPN/BAPPENAS, Kemendagri dan KemenPANRB).

 

 

Selain itu Bimo adalah negosiator dan project leader untuk modul kepatuhan dalam pengembangan Project on Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR) atas funding CTF 8 – WorldBank. Dia juga menjadi delegasi DJP dalam workshop Tax Analysis dan Revenue Projection Studies di OECD Multilateral Center for Taxation, Ankara Turki. 

 

Dari pengalamannya di kementerian, mulai Juni 2019, Bimo mendapat penugasan sebagai komite audit di BUMN, PT Asuransi Jasindo. Selanjutnya Agustus 2019 hingga Maret 2022 sebagai Komisaris di PT Inka Multi Solusi dan terakhir mulai Maret 2022 hingga sekarang sebagai Komisaris Independen PT Phapros Tbk. 

 

Latar belakang pendidikan terakhir S3 Ekonomi di Universitas Canberra melalui program beasiswa Australian Leadership Award. Diakhir masa studi S3nya, Bimo memenangkan Hadi Soesastro Prize- Australia Awards dan memperpanjang masa penelitiannya dan post-doktoralnya di National Center for Social Economic Modeling, Canberra dan Duke Center for International Development, Duke University, North Carolina, USA.

 

Persoalan Pajak

Tugas yang akan dijalani Bimo begitu menantang. Sebab, saat ini DJP tengah dihadapkan masalah terhadap perbaikan sistem pajak digital Coretax.

 

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan Coretax masih terus menyelesaikan masalah kutu atau bugs dalam sistemnya. Penyelesaian bugs tersebut ditargetkan kelar pada 31 Juli 2025.

 

Tak hanya masalah bugs, Coretax juga masih memerlukan sinkronisasi data. Migrasi data untuk proses sinkronisasi ini ditargetkan selesai 31 Desember 2025.

 

Masalah lain yang perlu diselesaikan Bimo yaitu kebocoran penerimaan pajak. Data OECD pada 2012 menyebut salah satu potensi kebocoran data terjadi pada digitalisasi ekonomi. Sebagai new shadow economy, diperkirakan potensi kehilangan pajak secara rata-rata pada periode 1991-2015 sebesar 24,11% dari PDB.

 

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, Indonesia perlu terus menyesuaikan diri terhadap perubahan struktur ekonomi dan best practice perpajakan internasional. Ini perlu dilakukan seiring dengan masih stagnannya tax ratio Indonesia.

 

Sebagai gambaran, tax ratio Indonesia pada 2024 adalah 10,08%. Angka ini turun jika dibandingkan tax ratio pada 2023 yang sebesar 10,31%.

 

Indonesia juga dihadapkan pada penerapan implementasi pajak minimum global yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024. Dalam aturan ini perusahaan multinasional dengan omzet global sedikitnya Euro 750 juta wajib menyampaikan dokumen pelaporan pajak.

 

Implementasi pajak minimum global ini akan menjadi sorotan KEM-PPKF 2026 karena akan berdampak pada daya tarif berbagai insentif pajak yang saat ini berlaku di Indonesia. 

 

Masalah lain yang perlu diantisipasi Bimo yaitu base erosion and profit sharing (BEPS). Praktik ini akan mengurangi potensi Pajak Penghasilan (PPh) badan.