Kedaulatan Energi, Pangan, dan Ekonomi Jadi Fokus Fiskal 2026

 

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kebijakan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan energi, pangan, dan ekonomi. Strategi ini dibuat untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.

 

“Kebijakan fiskal 2026 digunakan secara efektif dan selektif meredam berbagai gejolak dan guncangan, namun terus mendukung dan responsif terhadap prioritas agenda pembangunan jangka menengah panjang,” kata Sri Mulyani, saat Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025, di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

 

Strategi fiskal, kata Sri Mulyani, akan fokus terhadap penguatan daya tahan ekonomi, sekaligus menjaga keberlanjutan APBN.

 

Menurut Sri Mulyani, langkah-langkah berupa stabilisasi ekonomi akan terus ditingkatkan di tengah ketidakpastian global. Selain itu, pemerintah juga mengusahakan diplomasi perdagangan, peningkatan investasi melalui negosiasi, deregulasi, dan perluasan pasar ekspor. “Termasuk sinergi kebijakan fiskal-moneter dan sektor keuangan domestik untuk memperkuat pertumbuhan dan menjaga stabilitas,” ujar dia.

 

 

 

 

 

 

Baca Juga

Ini Sederet Fokus RAPBN 2026 Pemerintah di Sektor Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi

 

Arah strategi kebijakan fiskal 2026 juga diarahkan untuk melindungi dunia usaha dan daya beli. Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan memberikan insentif fiskal dan berbagai program perlindungan sosial untuk menjaga dua hal ini.

 

Strategi lain yaitu menjaga APBN 2025 tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan dengan terus meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah akan fokus meningkatkan penerimaan negara baik dari perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak.

 

Pemerintah juga akan menjaga defisit dan utang secara prudent, meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja, serta menjaga fiscal buffer dan fleksibilitas fiskal. “Di samping itu, peningkatan pengelolaan aset dan kekayaan negara termasuk BUMN terus dilakukan,” kata dia.

 

Baca Juga

Dengan Delapan Strategi, Pertumbuhan Ekonomi 2026 Bisa Terkerek ke 5,5%-5,8%