Kejar Ketertinggalan FDI dari Vietnam, Indonesia Disebut Perlu Lakukan Deregulasi
JAKARTA, investortrust.id - Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengungkapkan, Indonesia perlu melakukan deregulasi secara menyeluruh jika ingin mengejar ketertinggalan dari Vietnam dalam hal menarik investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI).
Menurutnya, dalam dua dekade belakangan menunjukkan lompatan besar yang patut dijadikan tolok ukur bagi Indonesia. “Vietnam kompetitor yang tidak mudah. Mereka unggul atas kita dalam total FDI sejak 2010. Bahkan, pada 2023 nilai FDI mereka hampir dua kali lipat dari Indonesia,” ujarnya, dalam webinar ‘100 Hari Trump, Tsunami Geopolitik dan Ekonomi Bagi Indonesia’, yang digelar Universitas Paramadina, Jumat (2/5/2025).
Tak hanya dari sisi nominal, Vietnam juga jauh unggul dalam rasio FDI terhadap produk domestik bruto (PDB). Wijayanto mencatat, pada 2023 rasio FDI Vietnam mencapai 9,1% dari PDB, sedangkan Indonesia hanya 1,6%.
“Prestasi Vietnam memang mencengangkan dan layak untuk kita jadikan benchmark,” katanya.
Baca Juga
Domestic Investors Lead Indonesia’s Investment Realization in Q1 2025 as FDI Growth Cools
Lebih lanjut, Wijayanto menyoroti data Country Complexity Index dari Harvard Growth Lab yang mengukur kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang-barang kompleks. Tahun 2000, Indonesia berada di peringkat 54 dunia, tapi turun ke posisi 70 pada 2023. Sementara di periode yang sama Vietnam naik dari posisi 94 ke 53.
“Negara-negara lain melakukan perbaikan, sedangkan kita satu-satunya yang justru turun dalam periode itu. Ini PR luar biasa bagi kita kalau ingin mengejar ketertinggalan dari negara lain,” ucap Wijayanto.
Yang perlu dilakukan Indonesia, lanjut Wijayanto, adalah melakukan deregulasi secara menyeluruh yang meliputi sejumlah bidang, mulai dari pemberantasan premanisme di kawasan industri hingga reformasi logistik.
“Ini yang paling gampang, berantas premanisme di kawasan industri. Perlu shock therapy, perlu diguncang, perlu dihukum mereka yang melakukan itu (premanisme),” katanya.
Baca Juga
Langkah lain yang mendesak, menurutnya, adalah permudah perizinan, efisiensi sektor keuangan, reformasi pasar modal, pembenahan kebijakan TKDN dan kuota, penguatan perjanjian perdagangan bebas, pemberian insentif pajak yang tepat sasaran, underground economy, kepastian hukum ketenagakerjaan, hingga perbaikan logistik nasional.
“Ini sembilan area yang menurut saya harus kita address kalau kita ingin mengejar ketertinggalan dari Vietnam. Saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo. Kita melakukan deregulasi, kita copy apa yang Vietnam punya dengan pendekatan neck to neck, eye to eye dengan Vietnam,” ujar Wijayanto.