main-logo
  • MARKET
  • MACRO
  • FINANCIAL
  • BUSINESS
  • NATIONAL
  • ESG
  • /assets/images/resources/dasawindu-indonesia-merdeka.png
  • INTERNATIONAL
  • FINANCIALTRUST
  • INDEPTH
  • LIFESTYLE
  • FOTO
logo datatrust
Pita Tracker By Trading View
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
  • ‌
    ‌
    ‌
  • ‌
    ‌
    ‌
  • ‌
    ‌
    ‌
  • ‌
    ‌
    ‌
  • ‌
    ‌
    ‌
The Convergence Indonesia, lantai 5. Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Pusat, 12940.

FOLLOW US

KATEGORI
  • MARKET
  • MAKRO
  • FINANCIAL
  • BUSINESS
  • NATIONAL
  • ESG
  • INTERNATIONAL
  • FINANCIALTRUST
  • INDEPTH
  • LIFESTYLE
MEDIA
  • PHOTO
  • VIDEO
INFORMASI
  • TENTANG KAMI
  • PEDOMAN KAMI
  • PUBLISHING
  • KONTAK
PUBLIKASI
  • BUKU

FOLLOW US

logo white investortrust
Telah diverifikasi oleh Dewan Pers
Sertifikat Nomor1188/DP-Verifikasi/K/III/2024
logo white investortrust
Telah diverifikasi oleh Dewan Pers
Sertifikat Nomor1188/DP-Verifikasi/K/III/2024
Bagikan
  1. Home
  2. business

Digital 'Cuan', Kemenkomdigi Jadi Jawara PNBP Lampaui Kemenhub hingga Polri

 


JAKARTA, investortrust.id -
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) mencatat prestasi sebagai penyumbang terbesar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di antara seluruh kementerian dan lembaga (K/L) pada kuartal I-2025. Dari total PNBP K/L sebesar Rp 29,7 triliun, kontribusi Kemenkomdigi mencapai Rp 3,25 triliun atau 10,9%.

Capaian itu menempatkan Kemenkomdigi di atas kementerian lain, seperti Kementerian Perhubungan (Rp 3,16 triliun), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Rp 2,22 triliun) hingga Polri (Rp 2,12 triliun). Hal ini menunjukkan peran strategis sektor digital dalam menopang penerimaan negara.

Baca Juga

PNBP dari Dividen BUMN Anjlok, DPR Desak Pemerintah Kreatif Cari 'Penawar'

 

Secara keseluruhan, realisasi PNBP hingga 31 Maret 2025 mencapai Rp 115,9 triliun atau 22,6% dari target APBN tahun ini yang dipatok Rp 513,6 triliun. Penerimaan terbesar masih berasal dari sektor sumber daya alam dan layanan digital.

Perinciannya, PNBP SDA migas sebesar Rp 24,9 triliun (20,6% dari target), SDA non-migas Rp 25,7 triliun (26,5%), dividen BUMN Rp 10,88 triliun (12,1%), PNBP lainnya Rp 37,2 triliun (29,1%), dan dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 17,1 triliun (21,9%).

 

https://cloudinary-a.akamaihd.net/dzvyafhg1/image/upload/v1695208621/investortrust-bucket/images/1695208515946.jpg
Menara telekomunikasi Miratel. Investortrust/Mohammad Defrizal ()
Source:

 

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan menegaskan komitmen kementeriannya untuk terus meningkatkan layanan publik. 

 
“Capaian ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, tetapi lebih penting lagi, ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan layanan, transparansi, dan inovasi digital demi mendukung penerimaan negara,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (12/5/2025).

 
Sektor komunikasi dan digital memang menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan laporan We Are Social dan Meltwater (2025), pengguna internet di Indonesia telah menembus 224 juta jiwa, menciptakan potensi besar bagi pendapatan negara melalui berbagai layanan perizinan, spektrum frekuensi, dan infrastruktur digital.

 

Baca Juga

Dividen BUMN "Hilang" dari APBN, Ini Strategi Pemerintah Ganti PNBP yang Terkontraksi

 
 
Plh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Suahasil Nazara dalam rapat dengar [endapat (RDP) bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis (8/5/2025) mengungkapkan bahwa Kemenkeu tengah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, seperti Kemenhub, Kementerian Imipas, Polri, dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk merumuskan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP guna mengoptimalkan potensi penerimaan di masa mendatang.

 
Berikut daftar lengkap 10 K/L penyumbang PNBP terbesar pada kuartal I-2025:

1. Kementerian Komunikasi dan Digital Rp 3,25 Triliun (10,9%)

2. Kementerian Perhubungan Rp 3,16 Triliun (10,6%)

3. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp 2,22 Triliun (7,4%)

4. Kepolisian RI (Polri) Rp 2,12 Triliun (7,1%)

5. Kejaksaan Rp 0,81 Triliun (2,7%)

6. Kementerian ATR/BPN Rp 0,80 Triliun (2,7%)

7. Kementerian Agama Rp 0,56 Triliun (1,9%)

8. Kementerian Hukum Rp 0,53 Triliun (1,8%)

9. Kementerian Ketenagakerjaan Rp 0,48 Triliun (1,6%)

10. Kementerian Pertahanan Rp 0,47 Triliun (1,6%). (C-13)


ARTIKEL POPULER

      BERITA TERKAIT

      • Digital 'Cuan', Kemenkomdigi Jadi Jawara PNBP Lampaui Kemenhub hingga Polri

        12/05/2025, 02.35 WIB
      • Menteri Dudy Rombak Pejabat Kemenhub, Pejabat KCIC Jadi Dirjen Perkeretaapian  

        09/05/2025, 13.15 WIB
      • PNBP dari Dividen BUMN Anjlok, DPR Desak Pemerintah Kreatif Cari 'Penawar'

        08/05/2025, 11.42 WIB
      • Ibaratkan Seperti Toilet Umum, Komisi XI Usul Revisi UU PNBP

        08/05/2025, 11.16 WIB
      • Dividen BUMN "Hilang" dari APBN, Ini Strategi Pemerintah Ganti PNBP yang Terkontraksi

        08/05/2025, 05.12 WIB