Tak Bisa Terus Andalkan Asing, Eks Danpuspom TNI AD Sebut Strategi Investasi Indonesia Harus Berubah

 

JAKARTA, invetortrust.id - Eks Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD  Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji mengatakan strategi investasi yang dibuat pemerintah harus berubah. Pemerintah tak bisa mengizinkan investasi dengan kepemilikan asing masuk seluas-luasnya hingga 100% karena keuntungan dari perusahaan itu akan mengalir ke luar negeri.

 

“Oleh karena itu, PMA 100% itu harus dilihat kembali,” kata Hendardji saat diskusi IKAL Strategic Centre, yang digelar daring, Selasa (6/5/2025).

 

Hendardji menjelaskan perlunya kebijakan dan strategi baru dalam mengelola investasi asing yang masuk ke Indonesia. Investasi dengan kepemilikan asing yang masuk ke Indonesia seharusnya tidak boleh lebih dari 45%.

 

“Investasi harus punya strategi, tidak diberikan kelonggaran seluas-luasnya kepada asing,” kata dia.

 

Peraturan mengenai investasi asing sebesar 100% muncul dalam pasal 2 ayat 1 dan 1a Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Terdapat 35 jenis bidang usaha yang bisa disuntik 100% investasi asing. Mayoritas usaha yang bisa mendapat suntikan 100% investasi asing tersebut berada di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, mulai dari bar hingga perusahaan pembuatan film.

 

Baca Juga

Rosan Yakin Gejolak Rupiah Tak Berpengaruh pada Investasi Asing ke RI

 

Berdasarkan catatannya, investasi yang masuk ke Indonesia meningkat tiga kali lipat sejak 2014 hingga 2024 sebesar Rp 1.418,9 triliun jika dibandingkan era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak 2004 hingga 2014. Tetapi, di balik peningkatan angka tersebut Incremental Capital Output Ratio atau ICOR Indonesia tetap di atas 5. Artinya Hendardji menyoroti leluasanya investasi asing yang masuk ternyata tidak  diikuti oleh efisiensi dalam menghasilkan output.

 

Berdasarkan data riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) ICOR Indonesia pada periode 2004-2008 dan 2009-2012 sempat berada pada posisi, masing-masing, 4 dan 3,92. Tetapi, angka tersebut tak bertahan karena ICOR Indonesia pada 2021 mencapai 8,6; pada 2022 mencapai 6,02; dan pada 2023 mencapai 6,33.

 

Menurutnya, ICOR yang tinggi ini dapat berkorelasi dengan tidak efisiennya kapital yang digunakan. Salah satu dugaannya yaitu terjadinya korupsi. Ini terjadi karena melihat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang tak beranjak di bawah 40. Investasi masuk juga seharusnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.  “Harusnya (dengan investasi yang besar) pertumbuhan ekonomi tidak hanya 5%” kata dia.

 

Investasi yang masuk memang menjadi salah satu pembahasan dalam beberapa hari terakhir. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 mencatat investasi yang masuk ke Indonesia hanya tumbuh 2,12% secara tahunan.

 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Pembentuk Modal Tetap Bruto (PMTB) melambat 2,12% secara tahunan pada kuartal I-2025. Kondisi ini terjadi karena investor menunggu kepastian usai terjadi kondisi perekonomian global yang tak menentu.

 

“PMTB relatif melambat karena investor kemungkinan masih wait and see dengan perkembangan ekonomi global,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, di kantor pusat BPS, Jakarta, Senin (5/5/2025).

 

Selain itu, Amalia menyebut investasi yang terjadi pada awal tahun relatif tak terlalu tinggi dibandingkan kuartal berikutnya. Ini terlihat pada PMTB kuartal I-2024 yang relatif rendah, namun mulai meningkat pada kuartal-kuartal selanjutnya.