Terungkap! Ini Alasan Pemerintah Tulis Ulang Sejarah
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon blak-blakan mengungkap alasan dibalik rencana proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh pemerintah. Ia mengakui proyek ini telah berlangsung sejak Januari 2025 dan kini tengah berjalan.
Menurut Fadli Zon, bukan tanpa alasan pemerintah menggulirkan proyek penulisan sejarah, meski kemudian mendapatkan respons beragam dari berbagai pihak. Sejarah sudah lama tak diperbaharui oleh pemerintah, sehingga pembaruan perlu dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga
Anggaran Rp 9 Miliar untuk Penulisan Ulang Sejarah Disetujui
"Saya sudah mengarahkan sejak menjadi menteri, karena kita ini sudah lama tidak menulis sejarah. Terakhir itu ditulis di era Presiden Habibie. Jadi sudah lebih dari 26 tahun, kita tidak pernah menulis sejarah kita," ungkapnya ditemui usai melaksanakan salat Iduladha di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (6/6/2025).
Selain karena alasan tersebut, Fadli Zon mengatakan, penulisan kembali sejarah diperlukan untuk memasukkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi setelah reformasi. Penulisan ulang sejarah juga bertujuan untuk memberikan update penemuan-penemuan penting yang sebelumnya belum dimuat.
"Sebagai contoh, lukisan purba tertua di dunia itu sekarang ada di Indonesia, itu tidak ada di dalam sejarah kita, umurnya 51.200 tahun. Bahkan, kemungkinan bisa mengalahkan yang di Perancis yang umurnya 35.000 tahun," jelasnya.
Baca Juga
Djarot PDIP Soroti Wacana Penulisan Ulang Sejarah: Jangan Ditutup-tutupi!
Politikus Partai Gerindra itu juga menyinggung soal penulisan sejarah masuknya kebudayaan Islam ke Nusantara. Ia mengeklaim pemerintah meyakini Islam telah masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 masehi atau pada abad pertama hijriah. Temuan itu berbeda dengan yang disajikan saat ini, di mana sejarah mencatatkan masuknya Islam ke Indonesia baru dimulai pada abad ke-13.
Sebelumnya Fadli Zon mengungkap anggaran sebesar Rp 9 miliar untuk penulisan ulang sejarah Indonesia sudah disetujui dan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Sudah ada (anggaran Rp 9 miliar) dari APBN. Sudah beres itu, sudah kita sampaikan dari tujuh bulan yang lalu, saat saya ke DPR. Sudah ada anggarannya, sudah dimulai. Kalau tidak ada (anggarannya), dari mana penulisan ulang sejarah bisa dilakukan?!” ujar Fadli.