main-logo
  • MARKET
  • MACRO
  • FINANCIAL
  • BUSINESS
  • NATIONAL
  • ESG
  • /assets/images/resources/dasawindu-indonesia-merdeka.png
  • INTERNATIONAL
  • FINANCIALTRUST
  • INDEPTH
  • LIFESTYLE
  • FOTO
logo datatrust
Pita Tracker By Trading View
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
  • ‌
    ‌
    ‌
  • ‌
    ‌
    ‌
  • ‌
    ‌
    ‌
  • ‌
    ‌
    ‌
  • ‌
    ‌
    ‌
The Convergence Indonesia, lantai 5. Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Pusat, 12940.

FOLLOW US

KATEGORI
  • MARKET
  • MAKRO
  • FINANCIAL
  • BUSINESS
  • NATIONAL
  • ESG
  • INTERNATIONAL
  • FINANCIALTRUST
  • INDEPTH
  • LIFESTYLE
MEDIA
  • PHOTO
  • VIDEO
INFORMASI
  • TENTANG KAMI
  • PEDOMAN KAMI
  • PUBLISHING
  • KONTAK
PUBLIKASI
  • BUKU

FOLLOW US

logo white investortrust
Telah diverifikasi oleh Dewan Pers
Sertifikat Nomor1188/DP-Verifikasi/K/III/2024
logo white investortrust
Telah diverifikasi oleh Dewan Pers
Sertifikat Nomor1188/DP-Verifikasi/K/III/2024
Bagikan
  1. Home
  2. national

Legislator Minta Program SD-SMP Swasta Gratis Utamakan Kelompok Miskin Ekstrem 

 
 
JAKARTA, Investortrust.id -- Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani mengimbau agar pendidikan gratis bagi jenjang SD-SMP, baik negeri maupun swasta mengutamakan kelompok miskin ekstrem. Menurutnya pemerintah harus selektif dalam memberikan pendidikan gratis.
 
"Pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa penerima pendidikan gratis ini adalah dari masyarakat kita yang tidak mampu, masyarakat kita yang miskin, masyarakat kita yang ekstrem miskin. Ini menjadi catatan kami," kata Lalu dalam  keterangan video, Selasa (3/6/2025).
 
Lalu mengungkapkan, pemerintah harus bisa memastikan kualifikasi sekolah-sekolah swasta yang akan disubsidi. Karena sekolah-sekolah tersebut akan mendapatkan biaya tambahan berupa bantuan operasional sekolah (BOS).
 
https://cloudinary-a.akamaihd.net/dzvyafhg1/image/upload/v1744088580/investortrust-bucket/images/1744088578257.jpg
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani. (Dok. Istimewa) 
 
Ia menambahkan, pemerintah juga harus membuat regulasi, aturan yang fleksibel, dan normatif. Sehingga, pemerintah daerah bisa menyesuaikan sekolah swasta yang berhak mendapat bantuan.
 

Baca Juga

Apresiasi Putusan MK, DPD RI Nilai Sekolah Rakyat Bisa Atasi Kesenjangan Akses Pendidikan

 
"Agar pemerintah-pemerintah daerah bisa beradaptasi sesuai dengan kearifan lokal masing-masing untuk menentukan sekolah-sekolah swasta mana yang berhak mendapatkan subsidi," ujarnya.
 
Lalu berharap pelaksanaan pendidikan jenjang SD-SMP gratis ini dapat dilaksanakan baik oleh pemerintah. Hal ini demi pemerataan kualitas pendidikan agar tidak ada ketimpangan antara yang miskin dengan yang mampu.
 
"Pendidikan sesuai dengan Amanat Pembukaan UUD 1945 bahwa ditujukan kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa diskriminasi," ungkapnya.
 
Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 3/PUU-XXII/2024 mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menjamin penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa frasa "wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya" dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas menimbulkan multitafsir dan perlakuan diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. (Febrianto Adi Saputro)

BERITA TERKAIT

  • Legislator Minta Program SD-SMP Swasta Gratis Utamakan Kelompok Miskin Ekstrem 

    03/06/2025, 03.30 WIB
  • Legislator Minta Pemerintah Segera Tindaklanjuti Putusan MK Wajibkan SD-SMP Swasta Gratis

    28/05/2025, 17.20 WIB
  • Program Gratis Prabowo untuk Keluarga Miskin, 65 Sekolah Rakyat Siap Digelar

    12/05/2025, 11.54 WIB
  • Putusan MK Wajibkan Sekolah Swasta Gratis, Muhammadiyah Minta Pemerintah Seksama dan Adil 

    03/06/2025, 08.31 WIB
  • Pemerintah Utamakan Bantuan Pangan untuk Daerah yang Mengalami Lonjakan Harga Beras

    06/06/2025, 10.53 WIB

ARTIKEL POPULER