Pemerintah Utamakan Bantuan Pangan untuk Daerah yang Mengalami Lonjakan Harga Beras
JAKARTA, investortrust.id - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menyebutkan, bantuan pangan beras yang akan segera diluncurkan pemerintah merupakan salah satu stimulus ekonomi. Alhasil, program ini bakal mengutamakan daerah yang mengalami lonjakan harga beras.
"Bapak Presiden Prabowo sudah menyetujui berbagai program stimulus ekonomi yang salah satunya adalah bantuan pangan beras bagi 18,3 juta penerima. Sampai rapat kemarin di Istana, jumlah penerima yang telah terverifikasi 16,5 juta," terang Arief dalam keterangan tertulis, Jumat (6/6/2025).
Arief menjelaskan, hingga saat ini, pemerintah masih melakukan verifikasi data terkait jumlah penerima bantuan pangan beras sebanyak 10 kg itu. Jumlah anggaran yang diusulkan untuk program ini mencapai Rp 5 triliun. "Kurang lebih anggarannya Rp 4,6 triliun sampai Rp 5 triliun, tergantung nanti penerimanya," ungkap Arief.
Baca Juga
Pemerintah Siap Salurkan Bantuan Pangan Beras 10 Kg untuk 18,3 Juta Warga
Terkait daerah sasaran bantuan pangan beras, Arief menekankan, pemerintah akan fokus ke daerah-daerah yang paling memerlukan intervensi guna menekan harga beras. Penyalurannya akan dilakukan pada minggu ketiga dan keempat Juni hingga Juli.
"Wilayahnya diutamakan daerah-daerah yang memang paling perlu. Paling perlu maksudnya yang harga berasnya sudah mulai tinggi, misalnya Papua, Maluku, dan daerah lainnya di Indonesia Timur. Daerah sentra atau tidak sentra tapi harga berasnya ada kenaikan, itu juga harus didahulukan," urai Arief.
Dalam Panel Harga Pangan NFA, per 5 Juni, rerata harga beras medium dan premium pada Zona III yang meliputi wilayah Maluku dan Papua, statusnya telah melewati Harga Eceran Tertinggi (HET). Rerata harga beras medium tercatat Rp 16.904 per kg atau 25,21% melebihi HET dan rerata harga premium di level Rp 18.157 per kg atau 14,92% di atas HET.
Baca Juga
Daftar Paket Stimulus yang Digulirkan Prabowo untuk Juni-Juli 2025, Nilainya Rp 24,4 Triliun
Mengenai adanya perbedaan jumlah penerima bantuan pangan beras 2025 terhadap tahun sebelumnya, Arief Prasetyo Adi mengemukakan, pemerintah berkomitmen terus menajamkan akurasi database penerima bantuan. Tidak boleh ada penerima bantuan yang tidak sesuai.
"Kita paham bahwa kalau bantuan pangan itu kan banyaknya melingkupi desil 1 sampai 4. Jadi, sebenarnya memang kelompok masyarakat yang memerlukan. Kalau saat ini kita pakai DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)," kata dia.