Etika Harus Jadi Kompas Pembangunan Bangsa

 

 

JAKARTA, investrortrust.id – Bangsa Indonesia harus menjadikan etika sebagai kompas pembangunan nasional. Etika akan menuntun bangsa ini tidak puas hanya dengan penurunan angka kemiskinan versi nasional, melainkan juga mendorong kebijakan yang mampu menaikkan standar hidup rata-rata, sehingga selaras dengan kedudukan Indonesia sebagai negara berkembang-maju.

 

“The real development is not how fast we progress, but how much we progress together. Pembangunan sejati bukanlah tentang seberapa cepat kita maju, tetapi seberapa banyak yang kita ajak maju bersama,” tegas mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof Muhadjir Effendy saat menyampaikan orasi ilmiah pada acara wisuda mahasiswa Universitas Paramadina, Jakarta, pekan lalu.

 

Prof Muhadjir menekankan, etika menduduki tempat yang sangat vital dalam pembangunan. Pembangunan yang inklusif adalah pembangunanyang betul-betul mempertimbangkan sisi baik dan buruk. Pembangunan yang inklusif tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan tak ada yang tertinggal, mengoreksi ketimpangan akses, dan menjunjung martabat manusia, bukan hanya statistik.

 

Baca Juga

Kepala BPS: Garis Kemiskinan ala Bank Dunia Tak Bisa Langsung Diterapkan

 

Muhadjir berpesan agar bangsa ini, terutama generasi muda, tidak sekali-kali melupakan isu keadilan. Potret pola pembangunan ke depan harus inklusif dalam berkebijakan,  etis dalam pendekatan, memiliki metode dan tindakan yang tepat, serta mengedepankan visi jauh ke depan, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

 

 

“Kampus, sarjana, dan para akademisi mempunyai tanggung jawab tidak hanya moral, tetapi juga tanggung jawab sosial. Itu bisa diwujudkan dengan melaksanakan apa yang harus dilakukan dengan ilmu pengetahuan, kecakapan dan kemahiran yang telah dikuasai, yang tentu harus berbasis etika, nilai yang dijunjung tinggi,” tandas dia.

 

Optimisme dan Kewaspadaan

 

Menurut Prof Muhadjir Effendy, Indonesia saat ini memiliki dua sisi wajah yang berbeda, yaitu optimisme dan kewaspadaan. Di satu sisi, orang Indonesia adalah orang yang paling puas dan paling bersyukur atas kehidupannya, bahkan dibanding negara-negara maju sekalipun. Namun, di sisi lain, bangsa Indonesia menghadapi masalah kemiskinan dan ketimpangan yang tinggi.

 

“Gambar besar Indonesia bercampur antara optimisme dan kewaspadaan. Untuk menyikapinya, kita harus bijaksana,” kata dia.

 

Baca Juga

Bank Dunia Perkirakan Angka Kemiskinan Indonesia 60,3%, Mengapa Beda dengan BPS?

 

Muhadjir menjelaskan, banyak alasan untuk optimistis  terhadap masa depan Indonesia sebagai negara yang menempati peringkat pertama dalam katagori negara dengan tingkat kesejateraan subjektif (flourishing). Itu ditunjukkan oleh studi global UniversitasHarvard, UniversitasBaylor,dan Gallup pada 2024.

 

 

 

 

“Artinya, orang Indonesia adalah orang yang paling puas dan paling bersyukur dengan kehidupannya, bahkan dibanding negara-negara maju sekalipun,” ujar dia.

 

Namun di sisi lain, menurut Muhadjir, tantangan nyata masih mengadang bangsa ini, yaitu ketimpangan dan kemiskinan. “Kita tidak bisa hanya puas karena adanya persepsi kebahagiaan saja, tetapi juga harus jujur pada realitas objektif senyatanya yang harus diatasi bersama,” tutur dia.

 

Salah satu realitas itu, kata Muhadjir, adalah ketimpangan yang masih tinggi dengan indeks Gini 0,379. “Bangsa ini masih menghadapi lebarnya jurang pemisah antara segelintir orang yang kaya raya dan sekelompok besar rakyat yang masih terbelit oleh vicious circle of poverty (lingkaran setan kemiskinan),” tegas dia.

 

Merasa Sudah Berhasil

 

Prof Muhadjir mengungkapkan, berdasarkan data Bank Dunia, pada 2024, sedikitnya 60,3% atau 171,8 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Sedangkandata resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa. “Angkanya berbeda karena indikatornya memang jauh berbeda,” ucap dia.

 

 

 

 

Muhadjir mencontohkan, versi BPS menyatakan jika satu keluarga yang terdiri atas lima jiwa memiliki penghasilan Rp 3 juta ke atas, mereka tidak termasuk keluarga miskin. Sebaliknya, versi Bank Dunia menyatakan, apabila satu  keluarga yang terdiri atas lima jiwa memilikipenghasilan Rp 17 juta ke atas baru disebut bukan keluarga miskin. “Bagaimana menyikapi angka berbeda ini? Ya kita harus bijaksana,” ujar dia.

 

Baca Juga

Prabowo Teken Inpres 8/2025 tentang Pengentasan Kemiskinan, MPR Respons Begini

 

Prof Muhadjir mengemukakan, jika hanya memakai standar minimum nasional, bangsa Indonesia merasa sudah berhasil. Padahal, kenyataannya, sebagian besar rakyat mencapai standar hidup yang bermartabat sesuai tingkat perkembangan ekonomi nasional.

 

“Tetapi penerapan standar Bank Dunia sepenuhnya tanpa ada reserve juga tidak sesuai keadaan di lapangan. Keluarga yang berpenghasilan Rp 17 juta juga sudah lebih dari cukup, apalagi di daerah. Isunya, masalah kemiskinan adalah isu bersama yang terus harus diperangi seterusnya,” tandas dia.