25.000 Ojol Bakal Demo Hari Ini, Istana: Hak Konstitusional Warga Negara  

JAKARTA, investortrust.id - Istana Kepresidenan melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi merespons rencana demonstrasi besar-besaran yang akan dilakukan pengemudi ojek daring atau ojek online (ojol) hari ini, Selasa (20/5/2025). Hasan Nasbi menekankan, demonstrasi dan menyuarakan aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara, termasuk pengemudi ojol. Hasan Nasbi hanya mengimbau demonstrasi yang dilakukan tidak mengganggu ketertiban masyarakat. 

 

"Kalau untuk berekspresi itu kan hak konstitusional warga negara. Jadi kalau teman-teman ojol mau mengekspresikan pendapat mereka, itu hak konstitusional mereka. Tentu kita menghimbau supaya tidak terganggu kebutuhan dan kepentingan masyarakat, kita menghimbau seperti itu," kata Hasan Nasbi di kantornya, Senin (19/5/2025). 

 

Hasan Nasbi memastikan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan kementerian atau lembaga terkait akan menyerap aspirasi para driver ojol. Bahkan, katanya, Kemenhub sudah berdialog dengan para driver ojol untuk mendiskusikan aspirasi mereka. Pemerintah, katanya, mendorong untuk mencari solusi terbaik yang sama-sama menguntungkan bagi driver ojol dan pengusaha. 

 

“Kementerian Perhubungan sudah kasih statement bahwa mereka terbuka untuk aspirasi-aspirasi perbaikan aturan dan segala macam itu. Supaya ini, apa semuanya baik. Jadi bisnis bisa baik, masyarakat juga bisa terlayani dengan baik. Kemudian juga teman-teman ojol juga bisa hidupnya lebih baik. Jadi kita cari win-win solution,” kata Hasan.

 

Diberitakan, sebanyak sekitar 25.000 driver ojol diperkirakan akan berunjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta, hari ini Selasa (20/5/2025). Selain unjuk rasa, para driver ojol juga akan mematikan orderan online (offbid) selama aksi berlangsung.

 

“Diperkirakan 25.000 orang massa ojol dari berbagai penjuru kota di Jawa dan sebagian Sumatera serta Jabodetabek yang secara bergelombang telah masuk wilayah Jakarta,” kata Ketua Asosiasi Ojek Online Garda Nasional, Raden Igun Wicaksono, dalam keterangannya.

 

Offbid, kata Igun, akan dimulai sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan jam 23.59 WIB. Untuk itu, Igun mengimbau masyarakat di Jakarta dan hampir seluruh Indonesia agar tidak melakukan pemesanan layanan. 

 

Dalam aksi ini, para driver ojol menyuarakan lima tuntutan. Pertama, mereka meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menhub Dudy Purwagandhi memberikan sanksi kepada perusahaan aplikasi ojol yang melanggar Permenhub PM Nomor 12 Tahun 2019, Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022. Kedua, meminta Komisi V DPR untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) gabungan antara Kemenhub, asosiasi, dan aplikator. Ketiga, mendesak biaya potongan aplikasi hanya sebesar 10%. Keempat, merevisi tarif penumpang. Kelima, menetapkan tarif layanan makanan dan kiriman barang, serta melibatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.