Pigai Ingin Siswa Dididik di Barak Jadi Program Nasional, Dedi Mulyadi: Jangan Dulu
JAKARTA, Investortrust.id -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai agar program siswa nakal dididik di barak militer menjadi program nasional. Dedi mengatakan, program tersebut perlu diuji lebih dulu.
"Ya kalau saya merasa bersyukur dan berterima kasih. Dan tentunya jangan dulu menjadi program nasional. Uji dulu kompetensinya, sukses atau tidak," kata Dedi, Kamis (8/5/2025).
Baca Juga
Menteri HAM: Program Didik Siswa ke Barak Berorientasi Peningkatan Kualitas SDM
Dedi mengatakan tengah menyiapkan program turunan dari kebijakannya tersebut. Ia mengatakan setelah belajar di kompleks pelatihan militer, para siswa akan masuk ke sekolah khusus yang disiapkan di setiap kabupaten/kota.
"Jadi mereka sekolah, khusus sepak bola saya dulu punya, nanti mereka masuk dalam sebuah kompleks barak. Gurunya guru biasa, kepala sekolahnya kepala sekolah biasa, tetapi mereka itu nanti didampingi oleh tim peningkatan mentoring disiplin dari kalangan TNI," ucapnya.
Dedi mengatakan program tersebut saat ini hanya diatur melalui surat edaran (SE). Ke depan, Dedi ingin agar kebijakannya diperkuat melalui peraturan gubernur (pergub).
"Setelah ini akan kuatkan dengan pergub," ujarnya.
Sebelumnya Menteri HAM, Natalius Pigai mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mendidik siswa bermasalah ke barak militer. Ia pun mengusulkan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia.
"Kalau itu berlangsung uji coba pertama ini bagus, ya kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," kata Pigai di kantor Kementerian HAM, Kuningan, Jakarta, Selasa (6/5/2025) lalu.
Ia menilai kebijakan mendidik siswa bermasalah di barak militer merupakan kebijakan yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab siswa. Namun demikian, Natalius Pihak mengingatkan pentingnya pengawasan agar kebijakan itu tidak menabrak nilai-nilai HAM.
Baca Juga
Didik Siswa ke Barak Militer, Dedi Mulyadi Tegaskan Tak Ada Hak Anak yang Dilanggar
Pigai menilai kebijakan itu juga sejalan dengan cita-cita pemerintah dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul yang mampu bersaing di dunia. Menurutnya penyiapan SDM melalui pemahaman mengenai HAM, peningkatan disiplin, dan produktivitas yang tinggi akan membawa m SDM Indonesia go international pada 2035.
"Sementara setelah itu 2045 Indonesia emas kita kan leading dunia, leading dunia. Kalau tidak memulai dari sekarang nanti akan mengalami kesulitan," tuturnya. (C-14)
