Bakal Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer, Dedi Mulyadi: Bukan Latihan Perang-perangan

 

JAKARTA, Investortrust.id -- Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, menegaskan rencana membawa siswa bermasalah ke barak bukanlah untuk pelatihan militer. Menurutnya pembinaan tersebut dilakukan untuk membantu membangun kesehatan pikiran, mental, dan kesehatan raga siswa.

 

 

"Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan Excimer, tidak minum ciu, yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana," kata Dedi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

 

Baca Juga

Legislator Tanggapi Rencana Dedi Mulyani Kirim Siswa Bermasalah di Jabar ke Barak Militer

 

Dedi menjelaskan siswa yang dibina nantinya adalah mereka yang terlibat kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Dedi mencontohkan kenakalan yang akan dibina, antara lain seperti tawuran, mabuk-mabukan, kecanduan game online, melawan orang tua, pengancaman, dan bolos sekolah. Pembinaan siswa di barak militer dilakukan atas kesepakatan orang tua.

 

 

"Cara membina nanti orang tuanya menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI, mengantar ke barak Polri, dan mereka status pelajar tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajar SMP A, SMA B, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa tapi pola hidup yang diubah," ujarnya. 

 

 

Dedi mengatakan kebijakan tersebut akan mulai dilakukan pada 2 Mei 2025. Tidak hanya di provinsi, sejumlah daerah juga telah siap melakukan kebijakan tersebut.

 

 

"Saya di tanggal 2 akan menyelenggarakan itu di Kota Bandung. Tetapi kabupaten Purwakarta bupatinya udah telepon saya, sudah siap untuk melakukan pembinaan kerja sama dengan Batalyon Armed 9 Pasopati. Kemudian Kabupaten Cianjur sudah siap, nanti malam saya cek lagi yang bupati, wali kotanya memiliki kesiapan," ungkapnya.

 

 

Ia menuturkan aturan tersebut diatur melalui surat edaran gubernur. Dedi  mengaku telah menyiapkan surat edaran gubernur terkait kebijakan tersebut hari ini.

 

 

"Hari ini surat edaran gubernur sudah saya siapkan, kepala sekolah sudah kita kumpulkan, Dinas pendidikan kabupaten kota sudah kita kumpulkan. Kantor kementerian agama kabupaten kota, sudah kita kumpulkan, sudah bertahap," tuturnya.

 

Baca Juga

Dedi Mulyadi Bakal Berhentikan Guru Biologi yang Suruh Siswa Menggambar Alat Kelamin

 

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Mabes TNI AD. Selain itu bupati dan wali kota juga telah bersinergi dengan kapolres dan dandim di setiap daerah.

 

 

"Enggak ada problem," tegasnya. (C-14)