Jubir PCO Belum Menerima Sikap Presiden soal Revisi Garis Kemiskinan WB
JAKARTA, investortrust.id - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi mengaku belum menerima sikap Presiden Prabowo Subianto mengenai revisi garis kemiskinan yang diubah Bank Dunia. Ia tidak mempermasalahkan perbedaan indikator kemiskinan yang dibuat Bank Dunia dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami belum menerima sikap Pak Presiden secara langsung sejauh ini. Perbedaan tersebut masih dalam kerangka ilmu pengetahuan, perbedaan data bisa dijelaskan secara saintifik juga,” kata Dedek saat dihubungi Investortrust.id, Selasa (10/06/2025).
Baca Juga
Ikut BPS
Ditemui di kantornya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah akan tetap mengikuti standar garis kemiskinan yang dibuat BPS. Ia mengatakan strategi penurunan kemiskinan yang saat ini dilakukan pemerintah yaitu melalui peningkatan daya beli serta pembagian bantuan sosial (bansos) yang merata dan tepat sasaran.
Dedek menuturkan, salah satu upaya mengatasi kemiskinan di Tanah Air dalam jangka pendek yaitu melalui lima paket kebijakan ekonomi. Lima paket ini disalurkan untuk penerima manfaat yang berbeda-beda.
Baca Juga
Harga Emas Antam Naik karena Perang Dagang dan Konflik Rusia-Ukraina
Salah satu stimulus tersebut memberikan diskon untuk moda transportasi dan diskon tarif jalan tol yang menyasar kelas menengah. “Contoh lain (diskon) pesawat kan 6%, nah ini sudah pasti bukan buat orang yang hidup di bawah garis kemiskinan,” ujar Dedek.
Selain itu, kelas menengah rentan juga mendapat bantuan subsidi upah. Paket ekonomi ini diberikan bagi mereka yang berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta, dengan subsidi sebesar Rp 300.000 per bulan.
“Kami sudah menemukan datanya. Akan ada sekitar hampir 18 juta penerima manfaatnya,” ujar dia.
Kelas menengah yang bekerja juga mendapat diskon iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 50% dari negara.
Bansos untuk Masyarakat Miskin
Sementara itu, untuk masyarakat miskin, Dedek mengatakan, pemerintah memberikan bansos yang akan disalurkan Juni dan Juli 2025. “Sekarang ini kita menggunakan data yang lebih canggih, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN),” ujar dia.
Dedek mengklaim data ini lebih tepat karena pencacahan di lapangan dilakukan oleh profesional. Pencacahan dilakukan tim BPS, kemudian diteruskan dengan validasi.
Setelah proses validasi rampung, tim BPS akan mengecek kembali data tersebut untuk proses verifikasi. “Jadi, kali ini dilakukan profesional, sehingga bisa meningkatkan efisiensi APBN,” kata dia.