Dana Rp 446 Triliun APBN Mengalir Deras untuk 11 Program Prioritas Prabowo

 

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut APBN menjadi instrumen penting untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya, mendorong APBN menjaga efektivitas 11 program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang ditaksir sekitar Rp 446,24 triliun.  

 

“APBN merupakan instrumen penting untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tulis Sri Mulyani di Instagram pribadinya @smindrawati, diakses Rabu (4/5/2025).

 

Baca Juga

RAPBN 2026 Dibedah! DPR Siap “Memelototi” Demi Efisiensi dan Kesejahteraan Rakyat

 

 

Berikut 11 program prioritas tersebut:

1. Makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 121 triliun;

2. Program 3 juta rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 41,88 triliun;

3. Koperasi Desa Merah Putih sebesar Rp 200 triliun;

4. Sekolah rakyat sebesar Rp 11,6 triliun;

5. Sekolah Unggul Garuda sebesar Rp 2 triliun;

6. Rehabilitasi sekolah sebesar Rp 19,5 triliun;

7. Cek kesehatan gratis (CKG) sebesar Rp 3,4 triliun;

8. Penuntasan tuberkulosis (TBC) sebesar Rp1,5 triliun;

9. Pembangunan rumah sakit berkualitas sebesar Rp 1,7 triliun;

10. Lumbung pangan sebesar Rp 23,16 triliun;

11. Pembangunan bendungan dan irigasi sebesar Rp 20,5 triliun.

 

Menurut Sri Mulyani, di tengah kondisi geopolitik dan ekonomi dunia yang dinamis, APBN dioptimalkan sebagai instrumen shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat. Tak hanya itu, APBN juga akan diarahkan mendukung dunia usaha dan menciptakan lapangna kerja.

 

“Selain itu, mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi,” jelas dia.

 

 

Tak hanya membiayai program prioritas, APBN juga diarahkan menciptakan respons kebijakan countercyclical dalam bentuk paket kebijakan ekonomi. Salah satunya mencairkan gaji ke-13 bagi ASN/TNI/Polri dan pensiunan.

 

Sri Mulyani menjelaskan, pencairan gaji ke-13 untuk pegawai negara ini dianggarkan sebesar Rp 49,3 triliun yang bersumber dari APBN. Pencairan gaji ke-13 ini akan dilakukan pada Juni ini sebagai langkah menjaga momentuk pertumbuhan ekonomi domestik dalam kisaran 5% pada kuartal II-2025.

 

 

Baca Juga

Pendapatan Melonjak Hampir Rp 300 Triliun, APBN Berbalik Surplus Rp 4,3 Triliun

 

Selain pegawai negara, pemerintah menggelontorkan Rp 24,44 triliun untuk mendukung perekonomian dan belanja masyarakat. Terdapat lima paket ekonomi yang digelontorkan, yakni subsidi transportasi umum dengan anggaran Rp 940 miliar, kartu sembako Rp 200.000 per bulan dan bantuan pangan sebesar 10 kilogram beras per bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total nilai sebesar Rp 11,93 triliun, dan bantuan subsidi upah (BSU) pekerja dengan total nilai Rp 10,72 triliun. 

 

Dua paket lain, yaitu perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) mencapai Rp 200 miliar dan subsidi tarif tol dengan anggaran Rp 650 miliar dari non APBN.

 

Koperasi Merah Putih

 

 

Sementara itu, program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus menunjukkan kemajuan signifikan. Berdasarkan data terbaru per 8 Juni 2025 pukul 07.59 WIB, sebanyak 79.226 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia sudah membentuk koperasi melalui mekanisme Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus.

 

Dari total 83.762 desa dan kelurahan yang tercatat di Indonesia, sebanyak 83.166 di antaranya telah tersosialisasi terkait program Koperasi Merah Putih, yang merupakan inisiatif nasional dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi lokal.

 

Dengan capaian ini, bila dihitung maka tingkat sosialisasi program mencapai 99,29% dari total desa dan kelurahan, sementara tingkat pembentukan koperasi telah mencapai 94,58% dari total wilayah yang telah disosialisasi.

 

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.