Pemerintah Kita Tak Kekurangan Narasi, Melainkan Prioritas yang Produktif
Oleh Ezaridho Ibnutama, CFTe
Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia (NHKSI)
INVESTORTRUST.ID - Pemerintah telah menyatakan komitmen untuk mendorong produksi dan manufaktur, terutama dengan menarik kembali modal asing ke dalam negeri. Namun, upaya ini menghadapi tantangan nyata: biaya produksi domestik yang lebih tinggi dapat membuat harga produk akhir menjadi makin mahal.
Jika biaya tersebut tidak dibebankan kepada konsumen, margin keuntungan perusahaan akan menyusut. Hal ini akan memaksa perusahaan meningkatkan target penjualan untuk mempertahankan profitabilitas, hal yang tidak mudah di tengah penurunan daya beli di dalam negeri dan pasar ekspor yang terguncang perang tarif.
Baca Juga
Efisien: Turunkan Biaya Produksi, Perluas Pasar
Setiap perusahaan pasti bertujuan meraih keuntungan untuk setiap pengeluarannya. Keuntungan ini mencerminkan keberhasilan tata kelola perusahaan dan adanya permintaan pasar terhadap produk atau layanan yang ditawarkan.
Memberikan nilai tambah kepada masyarakat selalu mendapatkan imbalan, dan uang menjadi sarana untuk mengomunikasikan manfaat yang diberikan oleh individu atau organisasi kepada komunitas. Namun, harga yang ditetapkan haruslah wajar dan mencerminkan nilai sebenarnya. Harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat memengaruhi persepsi kualitas dan aksesibilitas suatu produk.
Di sisi lain, harga tidak selalu mencerminkan biaya produksi. Ketika permintaan tinggi, produsen yang berani mengambil risiko dapat menekan biaya produksi melalui volume besar, untuk menurunkan harga jual. Henry Ford adalah contoh nyata dari pendekatan ini, dengan visinya agar setiap orang dapat memiliki kendaraan bermotor untuk kebutuhan sehari-hari, bukan hanya untuk kalangan atas.
Ford ini bukan penemu mobil, tetapi dia yang merevolusi industri otomotif dengan menerapkan jalur perakitan (assembly line) untuk produksi massal mobil secara efisien. Melalui sistem produksi massal yang dikembangkan pada 1913, ia berhasil menurunkan biaya produksi, sehingga mobil bisa dijual lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat luas, bukan hanya orang kaya.
Baca Juga
Neraca Perdagangan Surplus Beruntun 60 Bulan, Capai US$ 0,16 Miliar April
Jadi, pasar yang sehat adalah pasar yang responsif dan dinamis. Pasar yang sehat bukanlah yang statis ataupun diatur secara kaku.
Bila beberapa kalangan mungkin berpendapat bahwa pemerintah berbeda karena memprioritaskan kepentingan publik daripada keuntungan, tetaplah harus responsif terhadap kebutuhan untuk produktif dan efisien. Jika banyak kegagalan, berarti harus lebih efisien dan responsif.
Jangan Toleransi Terus Merugi
Seperti yang digambarkan dalam dunia usaha, perusahaan memberikan kontribusi besar kepada masyarakat dan menghargai keberanian individu yang menginvestasikan modal dan tenaga untuk membangun dan mengembangkan perusahaan. Mereka yang berani mengambil risiko memiliki peluang untuk meraih imbalan.
Meskipun tidak semua yang mencoba akan berhasil, pengalaman tersebut seharusnya memberikan pelajaran berharga. Komunitas dengan banyak startup yang gagal menunjukkan akumulasi kebijaksanaan yang tidak tepat, sementara komunitas dengan banyak perusahaan yang terus merugi mencerminkan ketidakmauan untuk belajar dari kesalahan.
Jadi, bila kini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan imbal hasil dari aset negara, ukurannya adalah makin efisien, makin luas pasarnya, dan makin untung. Namun, tantangan umum dalam tata kelola pemerintahan — yaitu kecenderungan mendahulukan preferensi pribadi atau kelompok tertentu dibanding pertimbangan ekonomi — kembali muncul. Kabar rencana penggunaan proyek strategis pemerintah, BPI Danantara, untuk membantu pemulihan maskapai nasional PT Garuda Indonesia Tbk (kode emiten: GIAA) menjadi sorotan, karena dianggap mencerminkan pendekatan yang kurang berbasis pada evaluasi komersial.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas dan kepercayaan terhadap manajemen ekonomi nasional. Meski pemerintah sempat menekan risiko fiskal melalui upaya efisiensi, namun dengan meredanya tekanan dan kondisi APBN yang mencatatkan surplus sebesar Rp 4,3 triliun pada April 2025, muncul tanda-tanda bahwa fokus fiskal pada hal yang produktif bisa kembali melemah.
Di sisi lain, sebagian besar surat utang negara yang dijadwalkan jatuh tempo pada semester kedua 2025 dan tahun berikutnya harus diantisipasi secara cermat. Artinya, dalam kondisi anggaran yang terbatas, arah kebijakan fiskal yang lebih selektif dan fokus pada program produktif menjadi sangat krusial.
Prioritas pemerintah terhadap proyek-proyek tertentu perlu diseimbangkan dengan kewajiban fiskal negara secara keseluruhan. Kurangnya konsistensi arah kebijakan ini perlu menjadi perhatian publik, jangan sampai tersisih oleh isu-isu politik yang bersifat personal dan kurang substantif.
Apalagi, pemerintah kita tidaklah kekurangan narasi, melainkan prioritas yang lebih cerdas dalam kondisi anggaran terbatas. Prioritas yang akan menarik investasi ke Tanah Air dan mengakselerasi kembali roda pembangunan ekonomi!