Defisit APBN Kuartal I-2025 dalam Target
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi defisit APBN kuartal I-2025 senilai Rp 104,2 triliun. Defisit ini setara 0,43% terhadap produk domestik bruto (PDB), masih dalam target defisit APBN 2025 sebesar 2,53% dari PDB atau senilai Rp 616,2 triliun.
“Secara postur, defisit per 31 Maret 2025 adalah Rp 104,2 triliun. Angka ini 0,43% dari PDB, atau 16,9% dari target defisit APBN 2025,” ucap dia saat paparan APBN KiTa 2025 di Jakarta, Rabu (30/04/2025).
Sri Mulyani mengatakan, dalam tiga bulan pertama 2025, keseimbangan primer tercatat surplus sebesar Rp 17,5 triliun. Ini setara -27,7% dari target APBN defisit Rp 63,3 triliun.
Ia menjelaskan terjadi lonjakan tajam dari penerimaan dan belanja negara pada Maret 2025. Hingga Maret 2025, pendapatan negara mencapai Rp 516,1 triliun.
"Angka ini melonjak drastis dari penerimaan per akhir Februari 2025 yang tercatat Rp 316,9 triliun. Jadi, dalam waktu satu bulan saja, pendapatan negara mengalami kenaikan sekitar Rp 200 triliun,” kata Sri Mulyani.
Penerimaan Pajak Maret Melonjak
Menurut Sri Mulyani, posisi pendapatan negara terkerek akibat penerimaan perpajakan. Hingga akhir Maret 2025, penerimaan perpajakan mencapai Rp 400,1 triliun, naik 66,43% jika dibandingkan penerimaan per akhir Februari 2025 yang sebesar Rp 240,4 triliun.
“Kenaikan ini terlihat dari penerimaan pajak, dari Rp 187,8 triliun menjadi Rp 322,6 triliun. Dari data ini, penerimaan pajak sudah mengalami pre-positioning yang meyakinkan. Ini menjadi hal yang positif dan akan kami laporkan bulan-bulan setelahnya,” ujar dia.
Baca Juga
Manufaktur Tiongkok Anjlok, Korsel Tingkatkan Investasi di Indonesia, Rupiah Perkasa
Deviden BUMN ke Danantara
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dicatatkan pemerintah hingga Maret 2025 tercatat Rp 115,9 triliun. Angka ini turun 26,03% dari penerimaan per akhir Maret 2024 yang sebesar Rp 156,7 triliun.
"Ada beberapa hal PNBP secara umum on track. Ini kecuali KND (Kekayaan Negara Dipisahkan),” kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, dalam acara yang sama.
Hingga akhir Maret 2025, KND yang masuk kas negara sebesar Rp 10,9 triliun. Angka ini 12,1% dari target APBN.
Per Maret 2024, penerimaan KND tercatat sebesar Rp 42,89 triliun. Posisi KND yang amblas 74,58% ini terjadi karena BUMN tidak lagi menyetor dividen ke pemerintah.
“Sejak bulan Maret 2025, dividen BUMN tidak lagi disetor pada kas negara, karena itu di wilayahnya Danantara. Jadi, jangan kaget kalau turun sekali,” ujar dia.
Selain peralihan aset BUMN, Anggito menjelaskan, kondisi makro global di mana harga-harga komoditas tertekan turut memengaruhi penurunan PNBP. Ini terlihat dari penerimaan PNBP Sumber Daya Alam Minyak dan Gas (SDA Migas) yang tercatat hanya Rp 24,9 triliun hingga akhir Maret 2025. Jika dibandingkan triwulan I-2024, penurunan penerimaan PNBP SDA Migas mencapai 53,45%.
PNBP SDA nonmigas juga turun. Hingga Maret 2024, PNBP SDA nonmigas tercatat Rp 27,84 triliun, namun turun 7,68% menjadi Rp 25,7 triliun pada 2025.
Hingga Maret 2025, penerimaan PNBP lainnya mencapai Rp 37,2 triliun atau 29,1%. Sementara, penerimaan dari Badan Layanan Umum (BLU) Rp 17,1 triliun.
Belanja Melonjak
Dari sisi belanja negara, per Maret 2025, tercatat mencapai Rp 620,3 triliun. Ini juga naik drastis dibanding per Februari 2025 yang sebesar Rp 348,1 triliun.
Lonjakan terjadi pada belanja pemerintah pusat. Per Maret 2025, terjadi lonjakan belanja hingga 95,4%. Kenaikan yang menonjol terjadi pada belanja kementerian/lembaga (K/L) dari Rp 83 triliun per Februari 2025 menjadi Rp 196,1 triliun atau naik 134,56%.
Baca Juga