Perry Tekankan Penguatan Organisasi Internasional Hadapi Tantangan Global
JAKARTA, investortrust.id – Di tengah tantangan global yang semakin tinggi didorong oleh perubahan kebijakan perdagangan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menekankan pentingnya penguatan peran organisasi internasional dalam menghadapi tantangan global. Hal ini dikemukakan dalam rangkaian Pertemuan Musim Semi International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB), termasuk di dalamnya Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20, yang diselenggarakan pada 22-26 April 2025 di Washington DC, Amerika Serikat.
Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memimpin delegasi Republik Indonesia pada pertemuan tersebut. "Mewakili negara-negara di kawasan, kami menyuarakan pentingnya tiga hal dalam menghadapi tantangan global. Pertama, perlunya peran aktif organisasi internasional, terutama IMF, untuk secara tegas menyuarakan pentingnya kebijakan perdagangan internasional yang terbuka untuk mendorong pertumbuhan," kata Perry dalam keterangan di Jakarta, dikutip Minggu (27/04/2025).
Baca Juga
Perry mengatakan Indonesia mewakili negara-negara di kawasan, karena merupakan anggota International Monetary and Financial Committee (IMFC) mewakili konstituensi Southeast Asia Voting Group (SEAVG) pada tahun 2025. IMFC berfungsi untuk memberikan arahan dan pandangan kepada Dewan Gubernur IMF mengenai pengelolaan dan fungsi sistem moneter dan keuangan internasional.
IMFC terdiri dari 25 anggota yang terdiri dari gubernur bank sentral atau menteri keuangan dari negara-negara anggota IMF.
Sebagai lembaga yang mewakili suara kolektif dari 191 negara anggota, lanjut Perry, IMF memiliki peran strategis dalam menyampaikan sikap yang tegas. Ini terutama dalam merespons tantangan bersama yang dapat mengancam stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan global.
Reformasi Struktural Dorong Permintaan Domestik
Hal yang kedua, kata Perry, sebagaimana disuarakan pada Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN ke-12 pada 10 April 2025 di Kuala Lumpur, ASEAN berkomitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan rule-based. BI menyambut baik guidance IMF dalam mendorong intraregional trade, diversifikasi pasar ekspor, integrasi pasar modal, dan reformasi struktural untuk mendorong permintaan domestik.
Ketiga, BI menyambut baik upaya IMF meningkatkan surveilans yang didasarkan pada Integrated Policy Framework (IPF), dengan tetap mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing negara. BI menyampaikan bahwa pengalaman Indonesia dalam menerapkan IPF/bauran kebijakan terbukti bermanfaat dalam mendorong stabilitas dan kinerja ekonomi, serta melindungi dari meningkatnya guncangan kebijakan global yang tidak terduga.
"BI juga menantikan langkah konkret IMF dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global. Ini antara lain melalui penguatan kerja sama dengan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), serta kemajuan nyata dalam reformasi kuota guna memperkuat kapasitas keuangan IMF sebagai lembaga berbasis kuota," ujarnya.
Baca Juga
Jangan Fabrikasi 80.000 Koperasi Desa, Berisiko Merugikan Keuangan Negara
Dalam merespons kondisi ekonomi global terkini, pada pertemuan G20, para menteri Keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 sepakat terus memperkuat kerja sama dan koordinasi mengatasi tantangan global. Negara G20 mendiskusikan berbagai isu global, seperti dampak penaikan tarif impor AS terhadap perekonomian serta respons kebijakan yang diperlukan, memperkuat arsitektur keuangan internasional melalui reformasi Multilateral Development Bank (MDB), meningkatkan keberlanjutan tingkat utang, serta mendorong pertumbuhan dan produktivitas di negara berkembang, khususnya di kawasan Afrika.
Kesepakatan IMF
Dalam pertemuan IMF, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menyepakati Global Policy Agenda (Agenda Kebijakan Global) IMF. Ini mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah tingginya ketidakpastian global.
Dalam menghadapi ketidakpastian tersebut, IMF merekomendasikan tiga kebijakan utama. Pertama, menyelesaikan ketegangan perdagangan secepat mungkin, melalui kesepakatan antarnegara utama, penurunan hambatan dagang, serta menciptakan sistem yang stabil dan adil agar manfaat perdagangan tersebar secara merata.
Kedua, menjaga stabilitas dengan memperkuat kondisi fiskal dan moneter, termasuk meningkatkan efisiensi belanja, memastikan independensi bank sentral, dan memperkuat pengawasan sektor keuangan. Ketiga, mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui reformasi struktural dan integrasi ekonomi serta keuangan yang lebih dalam.
Hasil pertemuan IMF ini menghasilkan IMFC Chair's Statement. Ini mencakup pokok-pokok hasil pertemuan, seperti kondisi perkembangan ekonomi global terkini, respons kebijakan yang diperlukan, serta berbagai perkembangan isu-isu terkini IMF.
Baca Juga
Prabowo Lantik 31 Dubes RI untuk Negara Strategis dan Organisasi Dunia