Pertempuran Kepentingan di Raja Ampat

 

JAKARTA, investortrust.id – Raja Ampat tengah menjadi panggung pertempuran kepentingan. Pertempuran antara sektor parwisata, pertambangan, dan lingkungan hidup. Juga pertarungan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang demi tujuan nasional yang lebih besar. 

 

Kasus ramainya penambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, untuk sementara mereda. Pemerintah akhirnya mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan di Raja Ampat, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Berarti dari lima perusahaan yang mengantongi izin pertambangan di Raja Ampat, hanya PT Gag Nikel yang diperbolehkan tetap beroperasi.

 

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, keputusan pencabutan secara langsung diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas), Senin (9/6/2025). 

 

 

Prasetyo menegaskan pencabutan IUP empat perusahaan ini telah melalui proses koordinasi dan pengumpulan data secara objektif di lapangan dari Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan. Pencabutan itu merupakan salah satu mandat dari Perpres Penertiban Kawasan Hutan yang terbit Januari 2025, termasuk di dalamnya penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam (SDA). 

 

Bahlil menegaskan, IUP empat perusahaan dicabut karena melakukan operasi penambangan di wilayah global geopark. Sebagai informasi, sejak 2023 UNESCO telah menetapkan Raja Ampat sebagai global geopark. Bahlil membantah pencabutan IUP dipicu oleh kampanye #SaveRajaAmpat yang viral di media sosial selama sepekan terakhir.

 

 

Menurut Bahlil, IUP keempat perusahaan yang dicabut terbit pada periode 2004–2006, ketika kewenangan pemberian izin masih berada di tingkat pemerintah daerah. Adapun PT Gag telah melakukan eksplorasi sejak 1972 dan mengantongi kontrak karya (KK) sejak 1998. Gag Nikel mendapat izin produksi pada tahun 2017 dengan target produksi mencapai 1,8 juta ton per tahun.

 

Penegasan Bahlil tersebut dilontarkan untuk menangkis tuduhan bahwa IUP keempat perusahaan itu diterbitkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

 

Selain itu, kata Bahlil, pencabutan dilakukan berdasarkan evaluasi dari aspek lingkungan, teknis, serta masukan dari masyarakat dan pemerintah daerah. Secara teknis, keempatnya masuk di kawasan geopark. Pencabutan juga dilakukan setelah mendapat masukan dari pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat.

 

Bahlil menjamin tidak akan ada lagi kegiatan produksi dari empat perusahaan tersebut karena mereka tidak memenuhi syarat administrasi seperti RKAB (rencana kerja dan anggaran biaya) dan dokumen Amdal.

 

Sedangkan status Kontrak Karya (KK) milik PT Gag Nikel yang beroperasi di Pulau Gag seluas 6.000-an hektare tidak dicabut karena berdasarkan evaluasi, aktivitas perusahaan telah berjalan baik dan sesuai dengan Amdal. Selain itu, PT Gag merupakan aset negara. Meski izin Gag tidak dicabut, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk mengawasi secara ketat operasional anak usaha PT Aneka Tambang tersebut, guna memastikan ekosistem Raja Ampat sebagai aset negara tetap terjaga. 

 

Presiden Prabowo memerintahkan untuk mengawasi Amdal dan proses reklamasi yang dilakukan Gag. Selain itu, operasional PT Gag juga dilarang merusak terumbu karang di Raja Ampat.

 

 

Apresiasi

 

Mensesneg Prasetyo mengapresiasi perhatian seluruh masyarakat yang turut menyuarakan keprihatinan atas keberadaan tambang di kawasan konservasi tersebut. Apresiasi ini juga disampaikan kepada para pegiat sosial yang turut menyampaikan masukannya kepada pemerintah. 

 

Di lain sisi, manajemen PT Gag Nikel mengapresiasi keputusan pemerintah yang mengizinkan perusahaannya tetap beroperasi. Apalagi, pemerintah terjun langsung ke lapangan untuk mengawal operasional tambang berkelanjutan di Indonesia.

 

Plt Presiden Direktur PT Gag Nikel, Arya Arditya menyebut, kehadiran mereka ke wilayah operasi perusahaan merupakan wujud nyata hadirnya pemerintah dalam memastikan terpenuhinya hak masyarakat dan memastikan pertambangan berkelanjutan yang dilakukan Gag Nikel dalam mendukung perekonomian nasional.

 

Apresiasi juga datang dari Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2013–2015 Arief Rosyid Hasan. Dia menilai Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mampu dengan cepat merespons isu yang tengah menjadi perhatian publik tersebut. Apalagi, Raja Ampat merupakan sorotan dunia, mengingat sejak tahun 2023 UNESCO telah menetapkan wilayah tersebut sebagai global geopark.

 

 

Potensi Raja Ampat

 

Keputusan mencabut IUP empat perusahaan menjadi bukti komitmen pemerintah dalam melindungi Raja Ampat sebagai aset nasional yang telah menjadi destinasi wisata dunia. Raja Ampat memang layak menjadi wisata bahari kelas dunia karena memiliki semua potensi untuk menjadi pusat keunggulan pariwisata dunia.

 

Kekayaan keanekaragaman hayatinya luar biasa. Di daratan terdapat 874 spesies tumbuhan dan 114 spesies binatang melata, 274 spesies burung, serta 47 spesies mamalia. Di bawah laut tersimpan 540 jenis terumbu karang atau mencakup 75% jenis terumbu karang dunia.

 

Bagaimanapun, pertambangan nikel boleh dikata sebagai oroentasi jangka pendek, yang kemungkinan hanya akan bertahan paling lama dua dekade. Sedangkan pariwisata bisa bertahan untuk jangka lebih panjang untuk menghidupi warga setempat.

 

 

Jangan sampai status geopark yang disandang Raja Ampat dari UNESCP menjadi tidak berarti jika aktivitas pertambangan tetap berlangsung. Raja Ampat dikenal dunia sebagai surga terumbu karang dengan luas areal konservasi sekitar 1,3 juta ha yang ditetapkan pemerintah pada 2009.

 

Menteri Pariwisata Widiyanti sebelumnya menekankan, kekuatan masa depan Raja Ampat berada pada kelestarian laut, budaya, dan masyarakatnya sehingga perlu dijaga sebaik-baiknya. Untuk itu, diperlukan upaya perlindungan jangka panjang.

 

Dalam pertemuan dengan Dewan Ekonomi Nasional, Widiyanti menjelaskan, pihaknya mendorong Raja Ampat untuk menjadi kawasan ekonomi khusus yang fokus pada pariwisata berkualitas. Kebijakan pembangunan kawasan Raja Ampat mesti berpedoman pada prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan ketahanan ekosistem.

 

Tanda Tanya

Heboh penambangan nikel di Raja Empat sejatinya datang dari Greenpeace Indonesia  yang menyoroti pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pelanggaran terjadi di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran. Greenpeace Indonesia menemukan,menyebut eksploitasi nikel di tiga pulau itu telah membabat lebih dari 500 ha hutan dan vegetasi alami khas.

 

Yang mungkin masih menjadi tanda tanya adalah keabsahan melakukan penambangan di pulau kecil. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, disebutkan bahwa kategori pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² atau 200.000 ha. Pasal 35 UU tersebut dengan tegas menyarakan adanya larangan pertambangan di pulau kecil. Padahal, sebagian besar pulau di Raja Ampat luasnya di bawah 200.000 hektar.

 

Peraturan tersebut telah diperkuat ketika Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi dari PT Gema Kreasi Perdana terkait aturan tersebut dalam sidang putusan Nomor 35 Tahun 2023. Penolakan tersebut kian mempertegas aturan larangan tambang di pulau kecil.

 

Indonesia memang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia sekitar 72 juta ton dari total 140 juta ton nikel global. Pada tahun 2024, produksi nikel Indonesia sebanyak 1,8 juta ton atau 50% dari produksi global yang mencapai 3,6 juta ton. 

 

Sayangnya, harga nikel dunia berada dalam tren menurun. Pada 2022, rata-rata harga nikel tercatat senilai US$ 25.834 per ton, kemudian turun menjadi US$ 21.521 pada 2023, dan anjlok pada 2024 menjadi hanya US$ 16.814 per ton. Per 8 Juni 2025, harga nikel berada di level US$ 15.490 per ton. 

 

Kasus di Raja Ampat menjadi pelajaran penting tentang peraturan antarsektor dan lemahnya pengawasan dalam pemberian izin. Kasus ini mungkin terjadi di kawasan lain. Apapun yang harus menjadi prioritas ke depan, perlu kajian yang mendalam dan objektif, oleh tim lintas intitusi. Ego sektoral harus dikesampingkan. Keputusan harus independen tapi tegas, demi kepentingan jangka panjang baik dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya.***