Komisi XII DPR Dukung Bahlil Hentikan Operasional Pertambangan Nikel di Raja Ampat

 

JAKARTA, investortrust.id - Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghentikan sementara operasional pertambangan nikel PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.

 

 

Dia menyatakan Komisi XII DPR selaras dengan langkah Kementerian ESDM yang mengambil sikap tegas dan cepat merespons keprihatinan publik terhadap aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan iktikad baik dalam menegakkan regulasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

 

“Kami mendukung langkah Menteri ESDM untuk menghentikan sementara aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat. Ini menunjukkan komitmen terhadap penegakan regulasi dan respons terhadap atensi publik yang tinggi terkait isu ini,” kata Bambang Patijaya, Sabtu (7/6/2025).

 

Baca Juga

Bahlil Pastikan Cek Lapangan Tambang Nikel di Raja Ampat untuk Dengar Suara Rakyat

 

Komisi XII DPR, lanjut Bambang, telah melakukan penelusuran terhadap sejumlah izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat. Dia mengungkapkan ada lima IUP yang telah diterbitkan sejak beberapa tahun lalu, bahkan ada yang sejak 2017.

 

 

“Kami mendapatkan informasi bahwa terdapat lima IUP di kawasan sekitar Raja Ampat, beberapa bahkan telah dikeluarkan sejak 2017. Karena itu penting bagi pemerintah untuk memastikan apakah aktivitas pertambangan tersebut sesuai dengan peraturan dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat lokal,” bebernya. 

 

 

Diketahui, PT Gag Nikel beroperasi berdasarkan kontrak karya (KK) yang ditandatangani pada 1997-1998. Pada 2017, perusahaan ini memperoleh izin operasi produksi dan telah mengantongi dokumen Amdal dari pemerintah. Wilayah konsesi pertambangan PT Gag Nikel tercatat seluas 13.136 hektare dan izin usaha perusahaan ini berlaku dari 30 November 2017 hingga 30 November 2047.

 

 

Selain PT Gag Nikel, terdapat empat perusahaan lain yang memegang IUP di sekitar wilayah tersebut. Namun, keempatnya masih dalam tahap eksplorasi dan belum berproduksi. Sebagai tindak lanjut dari berbagai temuan ini, Bambang menekankan pentingnya verifikasi lapangan dan pemeriksaan regulatif terhadap semua IUP yang ada.

 

 

“Silakan diverifikasi situasi lapangannya seperti apa, apakah sudah sesuai dengan regulasi atas informasi yang beredar. Kami mendengar Pak Menteri akan meninjau langsung ke Raja Ampat. Tentu kami sangat mengapresiasi langkah ini sebagai bentuk keseriusan dalam menangani isu lingkungan dan tata kelola pertambangan,” ucap Bambang.

 

 

Dalam proses pengawasan ini, Komisi XII DPR juga merujuk pada pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup.

 

 

“Kami juga mendapat informasi tim Gakkum dari Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah sempat memeriksa ke sana. Nantinya, hasil dari tim Gakkum tersebut tentu bisa menjadi bahan masukan penting bagi Menteri ESDM dalam mengambil langkah-langkah lanjutan," kata Bambang.

 

Baca Juga

Kementerian Pariwisata Lakukan 3 Langkah Strategis Tangani Isu Tambang Nikel di Raja Ampat 

 

Bambang menegaskan Komisi XII akan terus memantau perkembangan dan akan mencermati hasil verifikasi Gakkum KLHK sebagai bahan rekomendasi kepada Kementerian ESDM.